SPPG NTT Hentikan Operasi Karena Kekurangan Gas Elpiji

Iwan D. · 2 min baca · 2 bulan lalu · 82 dibaca

SPPG NTT Hentikan Operasi Karena Kekurangan Gas Elpiji

Gambar atau konten salah?

Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menghentikan operasional sementara karena tidak ada gas elpiji 12 kilogram. Penarikan layanan ini memengaruhi program Makan Bergizi (MBG) di beberapa kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Manggarai, Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat.

Dadang Hendrayudha, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), menjelaskan situasinya. Ia mengatakan, "SPPG berhenti operasional sementara disebabkan kelangkaan gas di beberapa wilayah Provinsi NTT. Penghentian berlangsung bertahap sejak 08 Mei 2026," ujar Dadang di Jakarta, Rabu (13 Mei 2026).

Operasional pertama dihentikan di Kabupaten Manggarai pada 08 Mei 2026. Dapur MBG di wilayah tersebut tidak dapat melanjutkan produksi makanan karena tidak ada pasokan gas. Kemudian, pada 11 hingga 12 Mei 2026, situasi menyebar ke daerah lain di NTT, termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat.

Menurut Dadang, sebagian besar SPPG masih mengandalkan elpiji 12 kilogram untuk memproduksi makanan harian. Ia menambahkan, "Kelangkaan gas elpiji 12 kilogram memengaruhi operasional SPPG di lapangan sehingga beberapa layanan belum dapat berjalan normal sampai pasokan kembali tersedia," menegaskan bahwa layanan makan bergizi belum kembali normal.

Badannya terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi gas dapat kembali normal. Pemerintah berharap pasokan elpiji segera tersedia agar dapur MBG di berbagai wilayah NTT dapat kembali beroperasi, sehingga masyarakat tidak mengalami gangguan layanan makan bergizi lebih lama.

Peristiwa ini menyoroti ketergantungan program gizi pada pasokan gas elpiji. Keterbatasan bahan bakar ini menunjukkan pentingnya sistem suplai yang stabil, terutama di daerah terpencil. Kesiapan pemerintah dan lembaga terkait dalam menanggapi krisis pasokan gas menjadi kunci agar program gizi tetap berjalan lancar.