Sumatera Selatan Fokus 12 Wilayah Rawan Kebakaran Hutan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengungkapkan bahwa Sumatera Selatan memiliki 12 daerah rawan kebakaran hutan (karhutla). Ia menegaskan penanganan karhutla di wilayah-wilayah tersebut harus menjadi prioritas.

"Berdasarkan pemetaan BPBD, ada 12 daerah rawan karhutla tahun 2026. Wilayah-wilayah ini harus menjadi prioritas patroli, pencegahan, dan pengerahan sumber daya dan perlengkapan," kata Djamari saat Apel Siaga Karhutla Sumsel di Griya Agung Palembang pada 6 Mei 2026.

Daerah rawan tersebut meliputi:

• Ogan Ilir
• Banyuasin
• Musi Banyuasin
• Muara Enim
• Lahat
• OKU Timur
• Mura
• Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
• Muratara
• OKU
• OKI
• OKU Selatan

Selain lahan gambut yang mudah terbakar, wilayah-wilayah ini juga memiliki tanah mineral kering dan area perkebunan. Djamari meminta gubernur dan forkopimda menjadikan karhutla sebagai prioritas menjelang musim kemarau. Ia menekankan agar semua perangkat di daerah memahami tugasnya masing-masing, posko harus mulai dijalankan, peralatan tersedia, dan sumber‑sumber air terpetakan agar pemadaman dapat dilakukan dengan cepat.

"Saya minta gubernur dan forkopimda menjadikan karhutla sebagai prioritas daerah menjelang musim kemarau. Pastikan seluruh perangkat di daerah memahami tugasnya masing-masing, posko harus mulai dijalankan, peralatan tersedia, dan sumber‑sumber air terpetakan agar bisa melakukan pemadaman secara cepat," ujar Djamari.

Ia juga menegaskan kepada 19 gubernur yang ikut dalam apel siaga secara virtual agar berupaya melakukan pengendalian karhutla. Penanganan karhutla disebutnya sudah menjadi agenda nasional yang perlu kesiapan serentak dalam penanganannya.

"Jika menemukan adanya pembukaan lahan dengan cara dibakar segera laporkan, jangan ada pembiaran di lapangan. Saya ingatkan, jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu titik api bisa jadi kebakaran besar, apalagi kalau saat musim kemarau kering," tambahnya.

Untuk dunia usaha, pemilik konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, Djamari meminta mereka juga memenuhi kewajiban dalam pencegahan di wilayah kerja masing-masing. Ia mengajak dunia usaha menyiapkan status siaga, peralatan, jalur patroli, dan sistem laporan cepat dengan pemda. "Jadi, saya minta dunia usaha juga menjadi bagian solusi penanganan karhutla," sambungnya.

Berdasarkan data BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki kemarau pada periode April–Juni. Di Sumsel, prediksi kemarau terjadi awal Mei, berarti lebih awal. Kemudian puncak kemarau diperkirakan pada Agustus 2026. Artinya masih ada waktu untuk bersiap menghadapi puncak kemarau, tapi Djamari mengajak gerak lebih awal.

Perhatian terhadap 12 daerah rawan karhutla ini menandai langkah konkret pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menanggulangi risiko kebakaran, khususnya di musim kemarau yang semakin cepat. Dengan koordinasi dan kesiapan yang terstruktur, potensi kebakaran dapat dikurangi, melindungi ekosistem, dan menjaga keamanan masyarakat.