Tol Gilimanuk‑Mengwi Jadi Sebagian, Sisanya Jalan Nasional

Di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Menteri Dody Hanggodo mengungkapkan keputusan penting mengenai nasib proyek tol Gilimanuk‑Mengwi. Proyek ini direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2031.

Dody menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan skema yang menarik bagi investor. Skema tersebut menyesuaikan porsi ruas tol, sehingga tidak semua trase proyek dibangun sebagai jalan tol. Hanya segmen yang dinilai memiliki potensi trafik tinggi dan layak secara finansial yang akan dijadikan tol. Sisanya akan tetap menjadi jalan nasional.

“Kita kerjakan di Gilimanuk‑Mengwi, kan akhirnya kita potong tuh. Gilimanuk‑Mengwi itu seingat saya tidak seluruh ruas jalan kita bikin tol, tapi cuman sebagian. Sebagian yang kira‑kira itu cukup besar dan menarik investor, itu dijalantolkan, sementara sisanya kita bikin jadi jalan nasional,” ungkap Dody di Gedung Kementerian PU, Jakarta, pada 17 April 2026.

Menurut Dody, model pengerjaan proyek seperti itu merupakan solusi keberlanjutan. Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Bali menjadi prioritas pemerintah mengingat perannya sebagai destinasi pariwisata utama Indonesia.

“Saya punya kewajiban untuk membuat Bali itu menjadi destinasi, tetap menjadi destinasi wisata utama dunia. Tugas saya kan seperti itu. Jadi, makanya saya kemarin saya dorong agar gilimanuk‑mengwi itu tetap bisa jalan. Makanya kemudian dilakukan kombinasi. Jadinya full tol menjadi sebagian tol dan sebagian jalan nasional,” terang Dody.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, sebelumnya menyebutkan bahwa tol Gilimanuk‑Mengwi diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 12,7 triliun dan akan dikerjakan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proyek tersebut dirancang untuk memangkas waktu tempuh perjalanan dari Gilimanuk ke Mengwi, yang semula memakan waktu sekitar enam jam, menjadi kurang lebih tiga jam.

Namun hingga kini, pihaknya masih berada pada tahap penyusunan analisis terkait dampak lingkungan (AMDAL) dan analisis dampak lalu lintas. Termasuk juga rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dokumen perencanaan pengadaan tanah.

“Kebutuhan investasi yang diperlukan adalah Rp 12,7 triliun, dan rincian biaya konstruksi sebesar Rp 8,52 triliun, dan biaya dukungan konstruksi sebesar Rp 9 triliun,” jelas Diana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat, pada 8 April 2026.

Proyek tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas di Bali, mengurangi waktu tempuh, dan memfasilitasi pertumbuhan pariwisata. Dengan skema sebagian tol dan sebagian jalan nasional, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan investasi, potensi trafik, dan keberlanjutan finansial.