Unpad Siapkan PJJ dan WFH Sebagai Tanggapan Efisiensi Energi

Universitas Padjadjaran (Unpad) mulai menyiapkan skema perkuliahan jarak jauh (PJJ) bagi mahasiswa serta kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi dosen dan tenaga pendidik.

Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan pemerintah mengenai efisiensi energi di tengah dinamika geopolitik global.

Rektor Unpad, Arief S. Kartasasmita, mengungkapkan pihaknya telah menerima Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Saat ini, kampus tengah mematangkan teknis implementasi aturan tersebut.

"Surat edaran dari Kementerian sudah (diterima). Kami baru saja mendapat surat edaran itu kemarin di tingkat rektorat dan kami akan segera implementasikan," katanya di Bandung, Selasa, 07 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan diterapkan secara selektif, terutama untuk kegiatan akademik yang tidak memerlukan kehadiran fisik di kampus. Mata kuliah yang tidak membutuhkan keterampilan langsung, seperti praktikum dan kerja lapangan, dapat dialihkan ke sistem PJJ atau WFH.

"Kita akan mendorong untuk sebagian perkuliahan yang tidak berkaitan dengan praktikum akan dilakukan dengan WFH sesuai dengan surat edaran dari kementerian," katanya.

"Jadi kuliah-kuliah yang bukan praktikum, bukan kerja lapangan itu bisa dilakukan WFH," lanjutnya.

Selanjutnya, kebijakan WFH akan menyasar aktivitas administrasi perkantoran di lingkungan Unpad. Skema tersebut rencananya berlaku sekali dalam sepekan.

"Administrasi perkantoran tentu satu hari saja dalam satu minggu, lalu kuliah-kuliah yang tidak membutuhkan skill langsung," jelasnya.

Arief menegaskan agar dosen dan tenaga kependidikan benar-benar menjalankan WFH dari rumah, bukan dari tempat publik seperti kafe. Hal ini perlu ditegaskan agar tujuan utama efisiensi energi dapat tercapai secara maksimal.

"Kita imbau para tendik maupun para dosen untuk bekerja di rumah. Jadi tidak bekerja di kafe atau di mana. Itu tidak akan menyelesaikan masalah yang ingin mengurangi kebutuhan kita terhadap energi," ujarnya.

Ia menjamin kebijakan ini tidak akan menggerus kualitas pendidikan di Unpad. Pasalnya, PJJ maupun WFH hanya diberlakukan pada mata kuliah yang secara teknis memungkinkan untuk didaringkan.

"Prinsipnya adalah WFH ini tidak ingin mengganggu esensi dari pendidikan tentu saja. Jadi kalau mahasiswa yang memang tidak bisa kita WFH-kan, ya tetap akan berjalan biasa," ucapnya.

Meski demikian, pihak kampus sejauh ini belum menghitung secara terperinci besaran efisiensi energi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Kalkulasi baru akan dilakukan setelah implementasi berjalan dan data lapangan terkumpul.

"Saya belum menghitung detailnya berapa karena variabelnya sangat banyak, tapi tentu akan ada efek. Walaupun saya tidak tahu berapa persennya karena kami harus hitung juga berapa banyak mahasiswa yang nanti tidak hadir atau berapa banyak dosen," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 memberikan fleksibilitas bagi perguruan tinggi untuk menerapkan PJJ. Kebijakan ini diprioritaskan bagi mahasiswa semester lima ke atas dan program pascasarjana, terutama untuk mata kuliah teoritis.

"Mata kuliah yang misalnya ya karena sifatnya wawasan begitu ya, itu bisa dilakukan secara PJJ," kata Brian dalam acara Halalbihalal Idul Fitri 1447 H bersama media di kantor Kemendikti Saintek, Senin, 06 April 2026.

Namun, Brian menegaskan tidak semua mata kuliah bisa dipindahkan ke ruang digital. Terutama mata kuliah yang membutuhkan intensitas tinggi, hitungan rumit, dan praktik langsung.

"Mata kuliah yang karena ini harus intensif, hitungan, menggunakan rumus, kalau PJJ nanti mahasiswanya ngantuk, berarti harus dilakukan di dalam kampus. Praktikum, tentu praktikum tentu nggak bisa ya (PJJ)," imbuhnya.

Aktivitas di laboratorium, bengkel, maupun studio tetap diwajibkan tatap muka. Sementara itu, proses bimbingan skripsi dan seminar didorong untuk memanfaatkan platform digital guna efisiensi.

Brian juga meminta perguruan tinggi mengatur jadwal mengajar dosen agar lebih efektif. Salah satu opsinya adalah memadatkan jadwal tatap muka sehingga tersedia waktu khusus untuk bekerja dari rumah.

"Jadi dosen misalnya bisa diatur waktunya supaya dia mengajarnya itu cukup 4 hari, sehingga ada 1 hari bagi dosen bisa melakukan pekerjaan dari rumah. Mungkin berbeda sedikit dengan pegawai-pegawai kantoran yang bisa di blok hari Jumat," ucapnya.

Dengan langkah ini, Unpad berusaha menyeimbangkan kebutuhan pendidikan dengan tujuan penghematan energi. Kebijakan yang diusulkan masih dalam tahap perencanaan, namun sudah mendapat dukungan dari pihak manajemen dan kementerian.

Penggunaannya diharapkan dapat meminimalkan perjalanan mahasiswa dan dosen, sekaligus menurunkan konsumsi listrik kampus. Efek konkret dari kebijakan ini akan diukur setelah data lapangan tersedia.

Secara keseluruhan, Unpad menyiapkan skema PJJ dan WFH sebagai bagian dari respons terhadap kebijakan efisiensi energi pemerintah, dengan penekanan pada kualitas pendidikan dan perhitungan dampak yang masih akan dilakukan di masa depan.