Wagub Jabar: soal Nama Sunda, Serahkan ke Gubernur

Perdebatan soal rencana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda masih terus berlangsung. Banyak pihak yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang menolak.

Mereka yang menolak usulan ini datang dari berbagai latar belakang. Mulai dari masyarakat biasa, pegiat budaya di wilayah Pantura, hingga kelompok yang berpendapat pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan masalah ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur.

Menghadapi situasi ini, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan memilih untuk tidak berkomentar banyak. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut masih dalam tahap proses dan merupakan wewenang Gubernur Jawa Barat.

Menurut Erwan, semua proses pembahasan sebaiknya dihormati. Tidak perlu ada reaksi yang berlebihan.

"Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur, karena memang Pak Gubernur yang punya kebijakan," kata Erwan saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Selasa 07 Juli 2026.

Erwan juga mengatakan bahwa masyarakat perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. Sebab hingga saat ini, perubahan nama Jawa Barat masih sekadar wacana yang sedang diproses. Belum ada keputusan resmi.

"Ya, kita berproses saja. Silakan nanti masyarakat menilai sendiri bagaimana tanggapan-tanggapannya, juga nanti ini kan masih proses," ujarnya.

Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mengikuti tahapan yang berjalan tanpa menimbulkan polemik yang tidak perlu. Erwan juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memberikan pernyataan di luar kewenangannya sebagai wakil gubernur.

"Jadi kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan. Ya, nanti kita ikuti sajalah. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur," ucapnya.

"Saya tidak bisa memberikan tanggapan-tanggapan yang melebihi kapasitas saya sebagai wakil," pungkasnya.

Wacana perubahan nama ini pertama kali mencuat dari kalangan budayawan dan tokoh masyarakat Sunda. Mereka berargumen bahwa nama Sunda lebih mencerminkan identitas sejarah dan budaya daerah tersebut. Namun, di sisi lain, banyak yang menganggap isu ini kurang prioritas di tengah berbagai masalah yang lebih mendesak.