Warga Sidoarjo Takut Lumpur Naik, PPLS Jaga Alir Keamanan

Di wilayah Sidoarjo, warga di sekitar tanggul Lumpur Lapindo khawatir genangan air dan lumpur semakin tinggi. Pusat Pengendali Lumpur Sidoarjo (PPLS) menanggapi keluhan tersebut dengan menegaskan bahwa lumpur dari pusat semburan masih terus dialirkan ke Sungai Porong, demi menjaga keamanan tanggul dan infrastruktur sekitarnya.

Misno, salah seorang penduduk, mengamati bahwa volume air dan lumpur meningkat setelah aktivitas pembuangan lumpur ke Sungai Porong dihentikan. Ia menilai genangan di area lumpur terus bertambah, menambah ketidakpastian warga.

Pihak PPLS meminta warga tidak perlu cemas. “Lumpur masih mengalir ke Sungai Porong,” kata Ketua Tim Operasi dan Pemeliharaan PPLS, Fahmi. Ia menambahkan, “Sejauh ini lumpur masih menyembur dari pusat semburan, maka aktivitas pengaliran lumpur ke Kali Porong masih dilakukan hingga saat ini melalui kapal keruk dan pompa untuk dialirkan ke Kali Porong.”

Fahmi menjelaskan bahwa aliran lumpur ke Sungai Porong penting agar infrastruktur di sekitar tanggul tetap terjaga. “Jadi lumpur tetap mengalir ke Kali Porong, hal itu dilakukan untuk menjaga infrastruktur, objek-objek vital baik itu permukiman, jalan raya, dan rel kereta api,” terangnya.

Ia juga menyebut penggunaan alat berat di sekitar tanggul. “Aktivitas alat berat yang ada adalah untuk membuat alur pengendalian agar aliran dari pusat semburan mengarah ke kolam yang terdapat kapal keruk dan pompa dalam rangka pengaliran lumpur ke Kali Porong dan untuk pengendalian muka air di dalam tanggul,” jelasnya. “Untuk penggunaan material gedek dan bambu adalah bagian dari metode karena bagaimanapun juga lumpur secara karakter material tidak dapat mengikat satu sama lain sehingga perlu penahan supaya alur yang disiapkan dalam rangka pengendalian aliran lumpur tetap bertahan,” tandasnya.

Di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, warga sudah lama mengamati kondisi air dan lumpur. Situasi ini mengingatkan mereka pada kejadian amblesnya tanggul pada 2018, yang pernah menimbulkan ketakutan di kalangan permukiman. Ketua RT 11 RW 2 Desa Gempolsari, Sudarmawan, mengatakan ketinggian air di kolam penampungan hampir mencapai bibir tanggul. Ia menegaskan, “Kalau melihat kondisi sekarang, warga tentu khawatir. Air sudah hampir menyentuh bibir tanggul. Kami trauma dengan kejadian tahun 2018 saat tanggul ambles sepanjang kurang lebih 100 meter.”

Sudarmawan menilai bahwa setidaknya enam RT, dengan jumlah penduduk sekitar 1.000 hingga 1.500 jiwa, berpotensi terdampak jika tanggul kembali jebol. Ia mengingatkan, “Waktu itu kondisinya sangat mengkhawatirkan. Kalau sampai jebol, dampaknya bisa seperti gelombang besar yang menerjang permukiman warga.”

Selain ancaman tanggul, warga juga menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka harus membeli enam hingga delapan jerigen air per hari, dengan biaya sekitar Rp 20 ribu. “Kami minta pengawasan diperketat dan bagian tanggul yang rawan segera diperkuat agar kejadian tahun 2018 tidak terulang lagi,” tegas Sudarmawan.

Fahmi menegaskan kembali komitmen PPLS. “Kami akan terus memantau dan memastikan lumpur tetap dialirkan ke Sungai Porong. Alur pengendalian yang sudah dibuat akan dipertahankan agar tidak terjadi penumpukan lumpur yang berbahaya,” ujarnya.

Warga diharapkan tetap waspada dan melaporkan setiap perubahan kondisi tanggul atau genangan lumpur. PPLS berjanji akan memperkuat pengawasan dan menambah alat berat bila diperlukan. Selain itu, pihak terkait diharapkan menyediakan bantuan air bersih dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat kondisi lumpur.

Keberlanjutan pengelolaan lumpur menjadi prioritas utama. PPLS berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengaliran lumpur dan keamanan permukiman. Dengan aliran yang terkontrol, risiko ambles tanggul dapat diminimalkan, dan warga dapat hidup lebih tenang di sekitar Lumpur Lapindo.