386 SPPG Jateng Dihentikan Karena IPAL Memenuhi Standar

Di Jawa Tengah, 386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diberhentikan sementara. Penutupan ini dikabarkan karena instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Urip Sihabudin, Sekretaris Tim Percepatan MBG Jateng, menjelaskan situasinya. “Kalau yang kami terima datanya dari koordinator BGN Jawa Tengah itu ada 386. Itu hampir di semua kabupaten kota,” ujarnya pada Senin, 9 Juni 2026.

Menurut data yang dimiliki, total SPPG di provinsi ini mencapai 4.635. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.060 unit masih beroperasi dan melayani program MBG. Namun, 386 unit tidak memenuhi persyaratan IPAL, sehingga diberhentikan.

Ketika ditanya apakah penutupan disebabkan oleh belum cairnya dana operasional, Urip membantah. “Permasalahannya semuanya masalah IPAL yang memang belum memenuhi syarat. Nanti kami cek lagi (apakah karena dana operasional),” katanya. Ia menambahkan, “Setahu kami belum dapat laporannya. Informasi yang kami terima dari koordinator SPPG Jateng itu karena IPAL-nya memang belum disyaratkan.”

Evaluasi dilakukan setelah diterbitkannya Permen LHK Nomor 2670 Tahun 2025, yang mengatur standar IPAL bagi SPPG. Dari lebih dari 4.000 unit, 386 yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dihentikan sementara. Urip menegaskan bahwa selama masa penghentian, pengelola SPPG diminta segera melengkapi dan memperbaiki fasilitas pengolahan limbah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Mereka diminta memproses lanjut agar terpenuhi syarat IPAL-nya,” ujarnya.

Walaupun tidak memiliki data rinci, Urip memperkirakan setiap SPPG melayani sekitar 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat. Dengan demikian, penghentian sementara ratusan SPPG berpotensi berdampak pada ratusan ribu penerima program MBG. “Secepatnya. Kami mendorong KPPG dan koordinator wilayah agar mereka bisa segera melayani kembali. Tapi harus benar-benar memenuhi syarat sesuai aturan yang ada,” tambahnya.

Penutupan ini menandai langkah tegas pemerintah daerah dalam memastikan kualitas layanan gizi. Keterlambatan pemenuhan standar IPAL diharapkan segera diatasi agar ribuan anak dan keluarga tetap mendapatkan makanan bergizi gratis.