80% Beras Fortifikasi Tak Sesuai Klaim, Produsen Tarik Produk

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa pengawasan terhadap beras fortifikasi—beras yang diklaim memiliki kandungan gizi tambahan—masih berjalan. Di tengah proses ini, ditemukan sejumlah produsen yang mulai menarik produk mereka dari pasaran.

Hasil pengawasan tahap pertama Bapanas menunjukkan 80 persen sampel beras fortifikasi tidak sesuai dengan klaim kandungan gizinya. Bahkan, satu merek yang diuji ternyata sudah menghentikan produksinya sama sekali.

Selain produsen yang berhenti produksi, beberapa produsen lain juga menarik stok mereka dari toko-toko. Meski begitu, pemerintah tetap akan melanjutkan tindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan.

"Tunggu saja. Ini panjang, masih berproses, tapi yang melanggar harus diberi tindakan tegas. Sekarang kami minta Satgas Pangan bekerja maksimal. Barang buktinya kan sudah kita pegang," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya pada Senin, 10 Agustus 2026.

Merek beras fortifikasi yang sudah berhenti produksi itu sebelumnya menjual produknya seharga Rp 42.000 per kilogram. Merek tersebut mengklaim diperkaya dengan zat gizi mikro, namun setelah diuji, klaim itu tidak terbukti.

"Secara standar teknis, itu sudah menyimpang. Sementara ini 15 merek, (mereka) fortifikasi mengakunya, tapi tidak memenuhi syarat. Jadi kita tertibkan. Saya sudah minta mengecek sedetail mungkin. Saya minta kalau melanggar bisa dicabut izinnya. Dari Bapanas diperintah ke bawah, di provinsi yang mengeluarkan, di daerah," jelas Amran.

Produsen beras fortifikasi wajib memiliki izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Izin ini dikeluarkan oleh Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Untuk produksi dalam negeri, izin edar diterbitkan oleh gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi, setelah diverifikasi oleh dinas pangan setempat.

Amran menambahkan bahwa ekosistem perberasan nasional dibangun dari anggaran subsidi negara, mulai dari hulu. Karena itu, tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan berlebihan.

"Ini kan semua beras Indonesia ini adalah subsidi kan, subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, irigasi. Berarti ini kan ada subsidi pemerintah. Nah ini diperdagangkan oleh pengusaha besar, menipu rakyat pula. Kita tidak boleh berhenti memerangi mafia karena mereka membuat masyarakat kita terdampak dan merugikan," tegas dia.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Sutanto mengatakan pihaknya sedang berkejaran dengan waktu. Sebab, ada produsen yang mulai menarik stok produk mereka dari pasaran.

"Ini yang lain juga mau ditarik, makanya kita cepat-cepat ini. Tapi spiritnya kan jelas, bahwa beras fortifikasi itu adalah belum tentu (beras kualitas) medium, belum tentu premium, tapi di up (dibuat tinggi) dengan harga yang dinaikkan rata-rata Rp 22.000 per kilogram. Bahkan ada yang harganya lebih dari Rp 42.000," jelas Andriko.

"Jadi uji lab itu hanya salah satu objek pengawasannya. Ada objek pengawasannya yang lain. Jadi kalau suatu produk sudah melanggar yang administrasi saja, sudah sangat memenuhi unsur untuk ditindak," tambah Andriko.

Sebelumnya, Bapanas mengungkapkan temuan ketidaksesuaian pada beberapa merek beras jenis khusus di Jakarta. Dari 15 sampel yang diuji, semuanya berasal dari 9 produsen dengan 15 merek dagang. Rinciannya: 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil laboratorium menunjukkan 80 persen sampel memiliki nilai gizi yang tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Harga beras fortifikasi juga ditemukan jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa praktik klaim gizi yang tidak sesuai masih marak di pasaran. Pemerintah berupaya menertibkannya, namun tantangannya adalah produsen yang bergerak cepat menarik produk sebelum pengawasan tuntas. Ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak sederhana, mengingat beras merupakan bahan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh masyarakat Indonesia setiap hari.