ABK Bendar 3 Bulan Tanpa Melaut, Tuntut Harga BBM Khusus

Di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, anak buah kapal (ABK) terpaksa tidak melaut selama tiga bulan terakhir. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) solar nonsubsidi menjadi penyebab utama. ABK mengeluhkan, “Kenaikan BBM solar nonsubsidi memang membebani sekali kepada kami, betul kami sudah 3 bulan tidak melaut karena kita berani lepas tali harus spekulasi penuh,” ujarnya saat ditemui di Dermaga Bendar, Juwana, Sabtu (16 Mei 2026).

Suroso, nelayan asal Bendar, sudah menjadi ABK selama dua puluh tahun. Ia menilai banyak kapal tidak melaut setelah kenaikan harga yang sampai empat kali lipat sejak Lebaran 2026 lalu. Ia menambahkan, “Karena kita melaut itu mencari, apalagi alat kira ini nelayan tradisional bukan seperti nelayan Asing alatnya lebih canggih,” dan “Kita di laut antara dua pilihan mati atau hidup, hasil atau tidak. Makanya dengan adanya kenaikan harga solar nonsubsidi ini jelas membebani kami.”

Kenaikan BBM solar nonsubsidi memaksa nelayan menilai setiap pelayaran penuh risiko spekulasi. Sekitar 70 persen operasional nelayan laut menggunakan bahan bakar solar, sehingga hasil tangkap ikan tidak pasti. Suroso menilai, “Belum lagi di lapangan sebelum di darat pegawai TPI berapa ribu pengangguran.”

Suroso mencatat ribuan ABK lain mengalami situasi serupa. Ia menghitung setiap kapal memiliki tiga puluh sampai empat puluh ABK. Di Juwana, lebih dari seribu kapal bersandar dan tidak pergi melaut. Menurutnya, ribuan ABK nganggur karena kapal belum melaut menunggu penyesuaian harga solar khusus bagi nelayan. “Lalu efek adanya kenaikan harga solar ini, semua ABK, satu kapal minimal 40 ABK, kalau 1.200 lebih kapal jumlah pengangguran berapa itu. Belum lagi di lapangan sebelum di darat pegawai TPI berapa ribu pengangguran,” ujarnya.

Suroso berharap pemerintah segera menetapkan harga solar khusus bagi nelayan. Ia mengancam, “Jika tidak segera ada penetapan harga solar khusus, maka nelayan mengancam akan kembali menggelar aksi demo lebih besar.” Ia menegaskan, “Jadi kami harapkan negara hadir dan memberikan solusi kepada kami secepat-cepatnya sebelum kita aksi lebih besar lagi.”

Nelayan lain, Jasman, juga menegaskan ketidakmampuan menunggu lama penetapan harga BBM khusus. Ia mengatakan, “Kita tidak bisa menunggu lama, karena sudah ada 3 bulan, sampai kapan kita belum jelas tahu, kami tidak bisa menunggu lama.” Jasman bersedia menggelar demo lagi, mengingat aksi pada 4 Mei 2026 di kantor Bupati Pati tidak mendapat respons. Ia menambahkan, “Dan terus terang nelayan kalau nunggu lama pasti di belakangnya agak begitu, kalau belum ada kejelasan sampai kapan pun kita tetap aksi rencana 1 Juni 2026 akan ke Jakarta, konvoi dengan sepeda motor, kita tidak bisa menunggu lama.”

Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiyono, menyatakan ada seribu enam ratus kapal nelayan yang memilih tidak melaut akibat kenaikan BBM solar nonsubsidi. Ia menghitung setiap kapal memiliki tiga puluh sampai empat puluh ABK. “ABK kita hitung jumlah 1.600 sekalian kapal ABK rata-rata 30 orang, itu ada 50.500 ABK tidak bisa melaut dan mereka saat ini menganggur,” jelas Eko. Ia menuntut harga BBM solar nonsubsidi khusus bagi nelayan mencapai Rp 13.600 per liter, dua kali subsidi saat ini. Ia menjelaskan, “Kita menuntut harga BBM khusus nelayan itu sekitar 2 kali subsidi saat ini. Harga subsidi saat ini Rp 6.800 dari harga industri menuntut agar kita bisa melaut itu Rp 13.600 per liter.”

Eko menegaskan, “Secepatnya jangka pendek harus ada penetapan dari pemerintah karena soalnya teman-teman sudah menganggur tidak melaut. Kalau tidak ada tindak lanjut kita akan menggelar aksi konvoi ke Jakarta.” Ia mengancam akan menggelar demo lebih besar lagi jika tuntutan tidak segera dipenuhi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Hadi Santosa, menyatakan bahwa massa nelayan telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Ia menegaskan, “4 Mei 2026 kemarin sudah ada aksi demo terkait dengan tuntutan harga solar khusus nelayan, kami dari pemerintah daerah kita mendukung dan menyalurkan aspirasi dari nelayan kepada pemerintah pusat.”

Kondisi ini menempatkan ribuan ABK dan nelayan di Desa Bendar dalam situasi pengangguran, menunggu penetapan harga BBM yang lebih terjangkau. Jika pemerintah tidak segera merespons, aksi konvoi ke Jakarta dan demonstrasi lebih besar dapat terjadi. Demikian situasi yang melibatkan ABK, nelayan, dan pemerintah daerah di Kabupaten Pati.