Aceh Siapkan Work From Home Satu Hari Seminggu untuk ASN

Pemerintah Aceh akan menerapkan kebijakan work from home satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN). Keputusan ini muncul setelah pemerintah pusat mengusulkan langkah tersebut sebagai cara menekan anggaran di tengah konflik Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi global.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa hingga 25 Maret 2026 belum ada arahan resmi dari pusat mengenai pelaksanaan kebijakan ini. “Sejauh ini Pemerintah Aceh belum menerima arahan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan WFH dari pusat,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan WFH masih dalam proses penyusunan di tingkat kementerian dan lembaga. Pemerintah pusat diharapkan menuntun penerapan kebijakan ini sampai ke daerah, termasuk di Aceh. MTA menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan segera ditindaklanjuti begitu petunjuk teknis diterima.

“Nantinya jika petunjuk dan arahan teknis sudah diterima oleh Pemerintah Aceh tentu akan segera kita pelajari dan tindaklanjuti,” kata MTA.

Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 19 Maret 2026. Airlangga menyatakan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam lima hari kerja akan diberlakukan setelah Lebaran. Ia menambahkan bahwa fleksibilitas kerja ini akan melibatkan tidak hanya ASN, tetapi juga perusahaan swasta dan pemerintah daerah.

Airlangga menekankan bahwa teknis pelaksanaan masih dalam persiapan. “Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda,” lanjutnya. Ia belum menentukan tanggal pasti pelaksanaan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menghemat biaya operasional dan menyesuaikan waktu kerja dengan kondisi energi yang tinggi. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan setelah Lebaran, namun detail waktunya masih akan ditetapkan kemudian.

Secara keseluruhan, kebijakan work from home satu hari seminggu di Aceh merupakan langkah responsif terhadap tekanan ekonomi global, sekaligus upaya efisiensi anggaran di tingkat daerah.