Airlangga: BUMN Khusus Ekspor Telah Ditinjau Lebih 1 Tahun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kajian pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor atau PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah berlangsung lebih dari satu tahun. Ia menegaskan bahwa proses ini melibatkan berbagai kementerian.

"Ini sudah cukup lama, lebih dari 1 tahun. (Kajiannya) di multi kementerian," kata Airlangga saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 20 Mei 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) berkontribusi besar pada total ekspor nasional, mencapai 60%. Tiga komoditas SDA dengan ekspor tertinggi adalah batu bara (8,65%), CPO (8,63%), dan ferro alloy (5,82%).

Namun, praktik perbedaan pencatatan nilai ekspor-impor—dikenal sebagai under‑invoicing—menyebabkan dampak pada penerimaan negara dan nilai tukar rupiah. Menurut Airlangga, perbedaan pencatatan antara Indonesia dan negara mitra dagang sangat memengaruhi devisa, nilai tukar, serta validitas dan akurasi data perdagangan ekspor dan impor.

"Artinya pencatatan Indonesia berbeda dengan pencatatan dari negara yang menerima produk di Indonesia. Tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan devisa, nilai tukar serta validitas dan akurasi data perdagangan ekspor dan impor," ujar Airlangga.

Ia menegaskan bahwa pengaturan tata kelola ekspor SDA ini sudah mendesak dan telah melalui beberapa pertimbangan.

Kesimpulannya, langkah ini menandai upaya pemerintah untuk menstandarisasi pencatatan ekspor, memperkuat pendapatan negara, dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.