Alokasikan Rp 4 Triliun untuk Penutupan Perlintasan Sebidang

Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 4 triliun untuk meningkatkan keselamatan di 1.638 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Namun, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut juga dapat dialihkan ke pembangunan flyover atau underpass di perlintasan yang sama.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR pada 2 Mei 2026, Dudy mengatakan, “Terhadap 1.638 (perlintasan sebidang), sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden bahwa sudah menganggarkan sekitar Rp 4 triliun. Namun dalam pelaksanaannya sepertinya kurang dari itu sehingga mudah-mudahan kami bisa menyelesaikannya dengan cepat untuk pemasangan palang pintu.”

Ia menambahkan bahwa setelah dihitung ulang, kebutuhan untuk menutup dan memasang palang pintu hanya memerlukan Rp 842 miliar. “Kami akan segera menutup dan menjaga perlintasan yang tidak terjaga dan tidak tertutup,” ujarnya. Sisa dana tersebut, menurut Dudy, dapat digunakan untuk pembangunan flyover dan underpass, meski belum ada rincian lokasi spesifik.

Untuk itu, Kemenhub akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Prioritas utama tetap pada penutupan perlintasan yang belum terlindungi. “Jadi nanti Rp 4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass,” tambah Dudy.

Selain perbaikan fisik, Kemenhub menyiapkan langkah jangka pendek di sisi operasional. Pengawasan terhadap operator, yaitu PT KAI, akan ditingkatkan secara ketat. Dudy menuntut kepatuhan total terhadap Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka), mencakup batas kecepatan maksimum, waktu kedatangan, dan waktu keberangkatan kereta di stasiun.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti banyaknya perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Ia menyatakan akan menunjuk pelaksana khusus untuk membenahi perlintasan sebidang, di mana di Pulau Jawa saja terdapat sekitar 1.800 titik. “Nanti pelaksananya kita tunjuk, dan diperhitungkan butuh hampir Rp 4 triliun. Demi keselamatan dan karena kita sangat membutuhkan kereta api, maka perlu dilakukan itu,” tegas Prabowo.

Dengan alokasi dana dan rencana kerja yang jelas, pemerintah berusaha memperbaiki keamanan perlintasan dan meningkatkan efisiensi operasional kereta api. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan memudahkan perjalanan penumpang di masa depan.