APBN Defisit Terbatas 3% PDB: Presiden Tolak Pelonggaran

Diskusi tentang menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 % PDB kembali muncul. Di tengah tekanan global, lonjakan harga energi, dan kebutuhan pembiayaan program pemerintah yang semakin besar, gagasan ini tampak menarik. Namun, risiko jangka panjangnya juga signifikan.

Defisit di atas 3 % PDB bukan sekadar masalah teknis fiskal. Itu menjadi sinyal disiplin keuangan negara dan cara pasar menilai kebijakan pemerintah. Jika batas ini dilonggarkan, pasar tidak hanya melihat angka, melainkan juga arah kebijakan.

Indonesia memiliki ingatan kolektif tentang disiplin fiskal. Setelah krisis 1998, batas defisit 3 % dan utang maksimal 60 % PDB ditetapkan sebagai jangkar stabilitas. Hari ini, jangkar tersebut diuji lagi.

Situasi diperburuk oleh krisis Iran. RAPBN 2026 mematok harga minyak Indonesia (ICP) di US$70 per barel. Perang dapat mendorong harga minyak dunia menjadi US$115‑120 per barel. Jika harga minyak tetap di atas US$100, beban tambahan belanja subsidi dan kompensasi energi diperkirakan menembus Rp103 triliun pada 2026.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi 4,5 %‑5 % mengurangi ekspor nonmigas, menurunkan harga komoditas, dan menghambat investasi. Perlambatan ekonomi Tiongkok 1 % dapat memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,3 % melalui ekspor, sekaligus menimbulkan banjir produk impor murah.

Beberapa skenario menunjukkan defisit APBN 2026 berpotensi melebar menjadi 3,18 %, 3,53 %, bahkan hingga 4,06 % dari PDB. Dalam skenario pesimistis, defisit bisa mencapai Rp1.004,1 triliun. Hingga Februari 2026 saja, defisit telah mencapai Rp135,7 triliun atau 0,53 % PDB.

Rasio utang pemerintah berada di kisaran 39‑40,46 % PDB, dengan total mencapai sekitar Rp9.637,9 triliun. Meskipun masih di bawah batas 60 %, tren kenaikan ini menuntut kewaspadaan, karena beban bunga utang terus meningkat dan produktivitas ekonomi belum meningkat pesat.

Pasar merespons sinyal ini dengan cepat. Tekanan terhadap rupiah, koreksi pasar saham, serta penurunan outlook kredit oleh lembaga pemeringkat global menunjukkan kepercayaan mulai tergerus.

Presiden Prabowo Subianto menolak pelonggaran defisit lebih dari 3 %. Dalam konteks ekonomi terbuka, sikap ini bukan semata konservatisme, melainkan kalkulasi risiko. Kepercayaan investor adalah fondasi yang menentukan biaya utang, stabilitas nilai tukar, dan arus modal.

Menjaga defisit di bawah 3 % tidak tanpa konsekuensi. Salah satu opsi yang sering muncul adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Secara fiskal, langkah ini dapat menekan subsidi, namun secara sosial dan ekonomi dapat menimbulkan inflasi dan menurunkan daya beli. Dalam kondisi tekanan ekonomi saat ini, kebijakan ini berpotensi memicu instabilitas sosial.

Rupiah terus melemah di kisaran Rp17.000, yang berbahaya bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Intervensi moneter oleh Bank Indonesia memiliki batas. Intervensi agresif untuk menahan rupiah berisiko menguras cadangan devisa, sementara kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman dan menekan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, jalur yang paling rasional adalah disiplin fiskal melalui efisiensi dan penghematan struktural. Pemerintah telah menargetkan penghematan hingga sekitar Rp306 triliun untuk menjaga defisit tetap di bawah 3 %. Langkah-langkah awal meliputi pemangkasan belanja operasional, efisiensi perjalanan dinas hingga 50 %, serta penajaman belanja barang yang kurang produktif.

Efisiensi tidak boleh berhenti pada penghematan administratif. Program-program dengan pembiayaan besar perlu dievaluasi secara ketat, terutama yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Penundaan proyek yang belum mendesak, rasionalisasi belanja kementerian/lembaga, hingga kemungkinan pemangkasan anggaran hingga 10 % merupakan langkah realistis dalam situasi tekanan fiskal.

Program-program unggulan yang dapat membantu menyelamatkan anggaran antara lain:

• Menyederhanakan struktur birokrasi, dengan menggabungkan sejumlah kementerian dan lembaga.
• Mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
• Menata ulang manajemen implementasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi.

Efisiensi dari tiga program unggulan ini dapat mencapai Rp150 triliun, bahkan lebih, jika pelaksanaannya sangat cermat dan mendapat restu Presiden.

Menambah defisit di atas 3 % adalah solusi cepat dengan konsekuensi jangka panjang: peningkatan beban bunga utang, potensi keluarnya modal asing, dan penurunan rating kredit. Kebijakan Presiden untuk mempertahankan defisit di bawah 3 % sudah tepat, mengingat risiko tersebut.

Indonesia tidak memiliki kemewahan struktur ekonomi, kedalaman pasar, atau kekuatan mata uang yang sama dengan negara lain yang memiliki defisit lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus didasarkan pada realitas domestik, bukan pembenaran global. Kebijakan ekonomi adalah seni mengelola keterbatasan; tidak ada pilihan bebas risiko, namun ada pilihan yang lebih bijak. Batas 3 % bukan sekadar angka ekonomi, melainkan garis pertahanan terakhir dari disiplin fiskal. Saat ini, garis tersebut sebaiknya tidak dilampaui.