AS Rencanakan Kumpulkan Data Nasabah Bank, Dampak Ekonomi

Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengumpulkan data nasabah bank. Rencana ini telah dibahas selama beberapa bulan terakhir. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengingatkan bank di negara ini untuk bersiap mengumpulkan data tersebut.

“Jika Departemen Keuangan dan regulator perbankan mengatakan itu adalah tugas mereka, maka itu memang tugas mereka,” kata Bessent, dikutip pada Kamis, 16 April 2026.

Rencana ini disebut bagian dari upaya Presiden AS, Donald Trump, memperluas kebijakan imigrasi dengan menambah pengumpulan informasi di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pemilu dan sensus penduduk.

Di AS, dokumen kewarganegaraan tidak diperlukan untuk membuka rekening bank. Namun, bank diwajibkan memverifikasi identitas pelanggan. Pembukaan rekening bank di AS menggunakan aturan Know Your Customer (KYC) untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan lain di sektor keuangan. Bank memverifikasi identitas klien, menilai risiko, dan memantau transaksi guna mencegah penipuan.

Bank mengumpulkan nomor Jaminan Sosial, atau Nomor Identifikasi Wajib Pajak Individu (ITIN), nama, tanggal lahir, dan alamat, di antara dokumen lainnya. Ketentuan ini masuk dalam Undang-Undang (UU), termasuk Bank Secrecy Act (BSA) dan USA PATRIOT Act yang mendukung upaya verifikasi pelanggan.

“Mengapa warga negara asing yang tidak dikenal bisa datang dan membuka rekening bank?” ujar Bessent. “Tugas eksekutif bank kami adalah mengenal pelanggan Anda. Bagaimana Anda mengenal pelanggan Anda jika Anda tidak tahu apakah mereka memiliki status legal atau ilegal, apakah mereka warga negara AS atau pemegang kartu hijau?”

Di luar negeri, informasi kewarganegaraan lebih sering dibutuhkan untuk akses perbankan. Rencana pengumpulan data ini mendapat dukungan Partai Republik. Senator AS, Tom Cotton, memperkenalkan rancangan undang-undang pada Maret, yang mewajibkan bank dan koperasi kredit yang diasuransikan oleh FDIC atau NCUA untuk memverifikasi pelanggannya adalah warga negara AS, penduduk tetap, atau berada di negara tersebut dengan visa yang sah, dengan tambahan pemeriksaan verifikasi status hukum.

Pada Oktober lalu, Cotton mengirim surat kepada Departemen Keuangan AS mendesak peninjauan terhadap aturan yang memungkinkan imigran ilegal mengakses layanan keuangan dan sistem perbankan.

Beberapa pakar kebijakan dan perbankan mengingatkan potensi dampak ekonomi jika sebagian masyarakat ditolak aksesnya ke rekening bank dan sistem keuangan. Kondisi ini juga berisiko meningkatkan beban biaya administrasi bagi perbankan.

Di sisi lain, mengizinkan warga negara asing, termasuk imigran tanpa dokumen, membuka rekening secara legal menggunakan dokumen seperti ITIN dinilai memberi manfaat. Mereka dapat membayar pajak dan tidak terjebak dalam kelompok “unbanked” yang bergantung sepenuhnya pada uang tunai. Status tanpa rekening bank kerap dikaitkan dengan rendahnya peluang mobilitas sosial dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

American Action Forum memperkirakan penerapan verifikasi kewarganegaraan dapat menambah beban administrasi sekitar 30 juta hingga 70 juta jam kerja, dengan biaya mencapai US$ 2,6 miliar hingga US$ 5,6 miliar bagi perbankan.

Dengan semua fakta ini, kebijakan pengumpulan data nasabah bank di AS menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara keamanan, akses keuangan, dan biaya operasional bagi lembaga keuangan. Kebijakan ini dapat memperketat pengawasan, namun juga berpotensi menutup akses bagi kelompok tertentu, sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut mengenai dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.