Australia Larang Sosial bagi Anak <16, Pertanyaan Efektivitas

Australia menjadi negara pertama yang melarang media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Larangan ini mulai berlaku pada 10 Desember 2025 dan menargetkan platform yang paling populer di kalangan remaja.

Organisasi Molly Rose Foundation, yang berfokus pada pencegahan bahaya online, baru saja menerbitkan hasil survei yang melibatkan 1.050 anak Australia berusia 12–15 tahun. Survei tersebut mengungkap bahwa 61 % anak yang sebelumnya memiliki akses ke platform media sosial yang dilarang masih memiliki satu atau lebih akun aktif.

“Hasil ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas larangan media sosial di Australia dan menunjukkan bahwa hal ini akan menjadi pertaruhan besar bagi Inggris untuk mengikuti langkah tersebut,” kata CEO Andy Burrows, seperti dikutip dari Engadget, Rabu 15 April 2026.

Sejak diberlakukannya larangan, sejumlah negara mulai mempertimbangkan jejak Australia. Indonesia, Inggris, Denmark, Prancis, Malaysia, dan masih banyak lagi telah menilai kebijakan ini.

Walaupun larangan baru berjalan beberapa bulan, Molly Rose Foundation menyimpulkan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan dampak positif atau negatif yang jelas terhadap kesejahteraan anak. Selain itu, 70 % responden mengaku dapat mengakali larangan dan mengakses platform yang dilarang dengan mudah.

Pemerintah Australia merilis temuan sendiri pada bulan Maret 2026, meneliti bagaimana platform media sosial mematuhi larangan. Laporan tersebut menyoroti Snap, TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube sebagai target penyelidikan atas potensi pelanggaran. eSafety Australia sedang menyelesaikan investigasi ini dan akan mengambil keputusan tentang penegakan hukum pada pertengahan tahun 2026.

Menurut laporan eSafety, wewenang penegakan hukum badan tersebut meliputi penerbitan surat pemberitahuan pelanggaran, pengajuan perintah pengadilan, dan sanksi perdata hingga 49,5 juta dolar Australia.

Secara keseluruhan, kebijakan larangan media sosial di Australia menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya, mengingat banyak anak menemukan cara mengakses platform yang dilarang. Penegakan hukum masih dalam proses, dan hasil akhir mungkin memengaruhi keputusan negara lain yang mempertimbangkan langkah serupa.