B50 Biodiesel: Industri Butuh Waktu, Distribusi Fokus

Di Beijing, para perwakilan Gaikindo menyoroti rencana pemerintah Indonesia untuk menerapkan bahan bakar biodiesel 50 persen, atau B50, mulai tahun ini. Mereka menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus disertai kesiapan produsen kendaraan di tanah air.

Ketua Gaikindo, I Jongkie D Sugiarto, menegaskan bahwa pabrikan otomotif membutuhkan waktu untuk beralih dari B40 ke B50. Menurutnya, perusahaan harus menyiapkan teknologi yang sesuai dengan bahan bakar baru tersebut. “Kan saya bilang, pemerintah program apa pun bagus‑bagus aja. Tapi berikan waktu yang cukup untuk produsen menyiapkan produknya. Sehingga, bisa menggunakan B45 atau B50,” ungkap Jongkie saat ditemui di kawasan Beijing.

Ia menambahkan, “Jadi silakan, tapi kita perlu waktu karena ini teknologi. Tidak serta merta yaudah oke, besok isi B50. Lho kalau mobilnya malah rusak, bagaimana?”

Selain itu, Jongkie menuntut pemerintah memastikan distribusi B50 akan merata di seluruh Indonesia. Ia khawatir kebijakan bisa dibuat namun ketersediaannya tetap kosong. “Program itu boleh, tapi distribusinya bagaimana? Merata atau nggak? Sampai pelosok nggak? Contoh, Pertadex di tambang‑tambah nggak ada. Sehingga, truk‑truk di tambang masih pakai B35 atau B40. Karena tidak ada Pertadex. Kalau biosolar kan Euro 2,” tuturnya.

Menurutnya, sebelum aturan B50 diberlakukan, pemerintah perlu menjalin komunikasi dengan produsen kendaraan di Indonesia. Mereka harus memastikan teknologi sudah benar-benar siap. “Betul (biar industri adaptasi). Sebenarnya dirundingin aja, dipanggil produsen‑produsen mobil diesel, berapa lama kalian butuh? Masukan itu kan oke, nanti kita kasih tau kapan (siapnya). Jadi, harus begitu,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara target produksi truk Euro 4 dan kenyataan bahwa tidak semua daerah pelosok memiliki diesel Euro 4. “Jadi ini agak sedikit timpang, satu sisi hari ini harus produksi truk Euro 4, tetapi nyatanya tidak semua daerah pelosok ada diesel euro 4. Itu bagaimana? Gitu aja,” tambahnya.

Di sisi kebijakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan bahwa implementasi B50 akan berlaku mulai 01 Juli 2026. Rencana ini mencakup semua sektor, mulai kendaraan bermotor, alat berat pertambangan, hingga perkeretaapian.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa program B50 merupakan hasil pengembangan panjang pemerintah selama lebih dari 15 tahun. Ia menegaskan bahwa Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memanfaatkan bahan bakar dengan komposisi campuran nabati setinggi ini. “Ini semua dipakai, semua sektor dipakai. Jadi, ini kita bersama‑sama pantau karena memang ini adalah satu kegiatan yang tidak ada contohnya,” kata Eniya di Yogyakarta.

B50 sendiri terdiri dari 50 persen bahan bakar nabati (BBN) dari minyak sawit dan 50 persen bahan bakar fosil jenis Solar. Pengujian teknis bahan bakar telah dilakukan di laboratorium sejak awal tahun lalu. Pengujian di kondisi riil atau road test dimulai pada 09 Desember 2025 di berbagai sektor, termasuk otomotif, pertambangan, alat pertanian, perkapalan, genset, dan perkeretaapian.

Dengan semua data dan pernyataan di atas, jelas bahwa transisi ke B50 memerlukan waktu, koordinasi, dan distribusi yang merata. Pemerintah dan industri harus bekerja bersama agar standar teknologi terpenuhi dan pasokan bahan bakar tetap stabil di seluruh wilayah.