Bahlil: Harga BBM Stabil Hingga Akhir Tahun, Tergantung ICP Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengumumkan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada hari Kamis, 16 April 2026. Ia menegaskan bahwa harga akan tetap stabil hingga akhir tahun anggaran, sekaligus memberi sinyal bahwa kenaikan tidak akan berlangsung selamanya.

Dalam sesi briefing di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Bahlil berkata, “Amanlah. Kita saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman.” Ia menekankan bahwa keputusan menjaga stabilitas harga BBM merupakan kesepakatan kolektif pemerintah yang diharapkan dapat dipertahankan lebih lama.

“Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insyaallah sampai selama-lamanya, doain,” ujarnya. Bahlil menambahkan bahwa kebijakan ini sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak mentah Indonesia, atau Indonesian Crude Price (ICP).

Ia menjelaskan bahwa selama ICP tetap di bawah kisaran USD 100 per barel, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menanggung beban subsidi energi. “Ini kan tergantung dengan harga ICP. Tapi, kalau sampai USD 100, itu sudah aman dalam APBN. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari USD 77,” kata Bahlil. Ia menegaskan bahwa selisih harga saat ini masih dalam batas kewajaran yang dapat ditoleransi oleh keuangan negara, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang sumber pendanaan subsidi.

“Jadi kita itu baru split USD 7, jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa uang kita dapat dari mana, kita ini baru naik USD 7 sampai dengan sekarang saya ngomong ya. Makasih ya,” pungkasnya.

Dengan pernyataan ini, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kestabilan harga BBM dan LPG, sambil menyoroti pentingnya pengawasan harga minyak mentah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi konsumen dan memastikan keberlanjutan pendanaan subsidi melalui APBN.