Bali Menunggu Arahan Pusat Pasang Pajak Kendaraan Listrik

Pemerintah Provinsi Bali masih meninjau bagaimana pajak kendaraan listrik akan diterapkan di wilayahnya. Saat ini, pihak daerah menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait besaran nominal pajak tersebut.

Ketika ditemui di kantor Bapenda Bali, Denpasar, pada Senin, 20 April 2026, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa menyatakan, “Masih dibahas, termasuk kesepakatan nasional biar nggak terlalu jauh timpang.” Ia menegaskan kesiapan Bali untuk memfungsikan pajak kendaraan listrik secara serentak di seluruh Indonesia. “Masih menunggu arahan pusat belum,” tambah Tagel secara singkat.

Dinas Perhubungan Bali sebelumnya mencatat total 14.301 kendaraan listrik di Pulau Dewata yang berpotensi terkena pajak. Data tersebut meliputi periode 2020 hingga April 2026, dengan 9.790 unit motor listrik dan 4.511 unit mobil. Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Kadek Mudarta, menjelaskan pada Sabtu, 18 April 2026, “Totalnya 14.301, angka per tahun itu adalah angka tambahan yang teregistrasi di tahun itu.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat mengubah status kendaraan listrik. Sebelumnya, kendaraan listrik dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB. Namun, dalam regulasi terbaru, kendaraan listrik tidak lagi disebut sebagai objek yang dikecualikan.

Dengan data jumlah kendaraan listrik yang terus bertambah dan perubahan regulasi, Bali menunggu keputusan pusat untuk menentukan besaran pajak yang akan diberlakukan. Situasi ini menandai langkah penting dalam penyesuaian kebijakan pajak kendaraan di Indonesia, memengaruhi pemilik kendaraan listrik di seluruh negeri.