Bandung Tangani 1.167 Kasus HIV, 343 Terdeteksi AIDS

Bandung, yang sering dipanggil Kota Kembang, menampilkan ritme kehidupan yang tidak pernah berhenti. Pagi dimulai dengan udara dingin, lalu aktivitas berdenyut kuat hingga malam. Lampu kota bersinar, menandakan bahwa kota ini tidak pernah tidur. Namun di balik gemerlapnya, ada tantangan kesehatan yang memerlukan perhatian serius.

Kasus HIV/AIDS tetap menjadi isu penting di kota ini. Ketua Panel Ahli Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, dr. Agung Firmansyah Sumantri, mengungkapkan statistik tahun 2024. Selama tahun tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan tes pemeriksaan HIV/AIDS pada 113.155 orang. Hasilnya, 1.167 orang terdeteksi positif. Dari jumlah tersebut, 343 masuk kategori AIDS, yaitu stadium terminal atau stadium keempat. “Nah, dari 113.155 itu yang positif ada 1.167 kasus HIV. Nah, dari 1.167 itu ada yang 343 masuk kategori AIDS. Kalau kita ketahui HIV ada 4 stadium kan, yang AIDS itu adalah stadiumnya yang terminal atau stadium 4 lah. Jadi dia yang lebih banyak dengan komplikasi-komplikasinya,” ujar Agung di Kantor KPA Kota Bandung.

Data kumulatif ODHIV (Orang dengan HIV Diagnosa) dari tahun 1991 hingga Desember 2024 menunjukkan 14.107 orang terdeteksi. Angka ini masih di bawah estimasi Kementerian Kesehatan RI, yang menyebutkan seharusnya 14.426 orang. Dari 14.107 orang tersebut, sekitar 10.171 masih hidup di Kota Bandung. Namun, hanya 63 % atau 6.489 orang yang mengakses layanan atau masih dalam pengobatan antiretroviral (ARV). “Jadi artinya disini ada gap (kesenjangan) dan tantangan utama kita bukan hanya pencegahan, tetapi tadi case finding, lalu linkage to care sama keberlanjutan pengobatannya,” jelas Agung.

Mayoritas kasus HIV/AIDS di Bandung ditularkan melalui hubungan seksual. Dari semua kasus, warga asli Bandung hanya mencakup 53 %, sementara sisanya 47 % berasal dari luar kota. Data menunjukkan 87 % kasus terdeteksi karena hubungan seksual. “Dari data yang diperoleh 87% kasus ini terdeteksinya karena hubungan seksual dan perlu ditekankan bahwa dari data yang didapatkan di Kota Bandung itu 53%-nya adalah warga Kota Bandung, tapi 47%-nya adalah warga luar Kota Bandung,” ungkap Agung.

Meskipun ada ODHIV yang berasal dari luar kota, pengobatan tetap dapat dilakukan di fasilitas kesehatan milik Kota Bandung karena HIV/AIDS merupakan isu kesehatan nasional. Agung menegaskan bahwa wilayah kabupaten/kota tidak dapat memisahkan warga berdasarkan status HIV. “Iya, dan itu masih menjadi beban kita juga (Kota Bandung), karena kita tidak bisa membedakan warga, terutama untuk kasus HIV ini karena isunya kan isu nasional, tapi dibebankannya kepada wilayah kabupaten/kota,” tambahnya.

Dalam sebaran kasus, karyawan swasta menjadi profesi dengan kontribusi tertinggi. Agung menyatakan bahwa karyawan swasta menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis tempat kerja sebagai strategi pencegahan. “Banyaknya profesinya adalah karyawan swasta malah. Karyawan swasta dan ini menunjukkan bahwa pentingnya pendekatan berbasis tempat kerja, sebagai salah satu strategi pencegahan,” ujarnya.

Kelompok usia muda atau usia produktif menonjol dalam data. ODHIV di Bandung didominasi oleh rentang usia 20‑49 tahun. “Dan kasus yang terbanyak pun ditemukan dalam kelompok usia produktif, antara 20 sampai 49 tahun,” jelas Agung. Ia menegaskan bahwa data menunjukkan dominasi pada rentang usia produktif, tanpa menilai profesi tertentu secara spesifik.

HIV/AIDS tidak hanya memengaruhi kesehatan, tetapi juga berdampak pada produktivitas ekonomi, stabilitas keluarga, dan pembangunan sumber daya manusia. Untuk menekan penyebaran, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan dan KPA mengimplementasikan berbagai program strategis.

Program pertama adalah untuk remaja, di mana pemeriksaan dilakukan di institusi kesehatan dan kesadaran dibangun sejak dini. “Dari program-program KPA ini, contohnya kita ada program untuk remaja. Program remaja ini jadi pemeriksaan di institusi kesehatan dan membangun kesadaran sejak dini,” ungkap Agung.

Program kedua melibatkan ibu dan anak, bekerja sama dengan sektor pemerintah untuk screening HIV, sipilis, dan hepatitis B pada calon pengantin serta ibu hamil. “Lalu ada juga program untuk ibu dan anaknya, jadi berkolaborasi dengan pemerintah sektor untuk screening HIV, sipilis dan hepatitis B pada calon pengantin serta ibu hamil,” tambahnya.

Program ketiga fokus pada pencegahan transmisi seksual melalui edukasi dan kemitraan dengan dunia usaha serta komunitas. Screening HIV dilakukan di tempat kerja, terminal, tempat hiburan, hingga fasilitas spa. “Ada juga program pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Warga Peduli AIDS (WPA) di tingkat kecamatan dan kelurahan agar masyarakat dapat menjadi agen informasi dan pencegahan,” jelas Agung.

Di KPA Kota Bandung, terdapat program Community Organizer (CO) yang menggerakkan setiap kecamatan. CO bertugas mengkoordinasikan stakeholder di wilayah tersebut agar berkontribusi pada program pencegahan dan penularan HIV. “Dan lebihnya di KPA Kota Bandung itu kita memiliki yang namanya program CO atau Community Organizer, jadi di setiap kecamatan ini menggerakkan, fungsinya ini untuk menggerakkan segera stakeholder di kewilayahan agar memberikan kontribusi program pencegahan dan penularan HIV,” tambahnya.

Program terakhir adalah pengobatan HIV. KPA mempermudah akses layanan ke fasilitas kesehatan untuk memperoleh obat antiretroviral. Di Kota Bandung, ada 31 fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pengobatan HIV. “Dan yang terakhir tentunya program pengobatan HIV, jadi agar mempermudah akses layanan ke fasilitas kesehatan untuk memperoleh obat antiretroviral, ke puskesmas bisa, ada 31 ya fasilitas kesehatan di Kota Bandung yang bisa pengobatan HIV,” terangnya.

Agung menegaskan bahwa tingginya angka temuan kasus HIV/AIDS di Bandung membuktikan bahwa upaya penjangkauan dilakukan secara masif dan intensif. “Ya, jadi dengan adanya KPA ini pemerintah sebenarnya sangat terbantu ya. Jadi program penjangkauan bener-bener intensif lah,” pungkasnya.

Kesimpulannya, data menunjukkan bahwa Bandung masih menghadapi tantangan signifikan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Program-program yang berfokus pada pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan terus dijalankan, namun masih ada kesenjangan dalam akses layanan dan konsistensi pengobatan. Upaya intensif dari KPA dan kolaborasi dengan berbagai sektor menjadi kunci untuk menurunkan angka kasus dan meningkatkan kualitas hidup bagi yang terdampak.