Banjir Bogor Lebih Dari Cuaca, Ini Tatanegara Penyebabnya

Dedi Mulyadi, gubernur Jawa Barat, menegaskan bahwa banjir dan longsor di Bogor bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, melainkan hasil dari perubahan tata ruang yang tak terkendali. Ia menilai bahwa alih fungsi lahan, khususnya di kawasan resapan air dan perbukitan, menjadi penyebab utama bencana.

"Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang," ujar Dedi, Selasa, 05 Mei 2026.

Menurutnya, wajah Bogor kini berubah drastis. Lahan hijau yang dulunya menahan air dan memperkuat tanah kini perlahan hilang, digantikan oleh permukiman dan pembangunan. Perubahan ini tidak hanya memicu bencana di hulu, tetapi juga menjerat wilayah lain dalam rantai dampak panjang.

"Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta," tegasnya. Ia menekankan bahwa ketika kawasan hulu rusak, wilayah hilir seperti Jakarta tak dapat menghindari akibatnya, mulai dari banjir kiriman hingga tekanan pada sistem sungai.

Dedi menyoroti Sukamakmur sebagai contoh paling mencolok. Perbukitan yang dulu menjadi benteng alami kini banyak berubah menjadi kawasan hunian. Perubahan ini memperlemah fungsi ekologis daerah.

Menanggapi situasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mendorong pemulihan tata ruang dengan tujuan mengembalikan fungsi ekologis Bogor. Kebijakan ini bertujuan menjaga gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu.

"Kami berusaha mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu," katanya.

Ia menutup pidato dengan pesan penting: "Kalau ingin Bogor, Bekasi, Karawang sampai Jakarta terbebas dari bencana, mari kita jaga Bogor agar tidak hanya menjadi pusat eksploitasi, tetapi tetap mempertahankan keasrian alamnya," pungkasnya.

Perubahan tata ruang di Bogor menimbulkan dampak regional yang luas, menyoroti pentingnya kebijakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Pemerintah Jawa Barat berupaya mengembalikan fungsi alam sebagai upaya mitigasi bencana, sekaligus melindungi aglomerasi metropolitan di sekitarnya.