Bank bjb Perpanjang Kerja Sama Keuangan dengan Mabes TNI
Gambar atau konten salah?
Bank bjb menandatangani perpanjangan kerja sama layanan keuangan dengan Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta. Tindakan ini menegaskan kesinambungan kolaborasi yang telah berlangsung sejak 2022 dan menunjukkan komitmen kedua pihak untuk memperkuat hubungan jangka panjang.
Acara tersebut dihadiri jajaran pejabat Mabes TNI termasuk Kepala Pusat Keuangan TNI, Laksamana Muda TNI Imam Subarkah, Wakil Kepala Pusat Keuangan Brigjen TNI Heri Hermawan, serta pejabat utama Pusat Keuangan TNI.
Di pihak bank, hadir Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini, Pemimpin Divisi Kredit Ritel Rudy Purwadhi, Pemimpin Divisi Institutional Wholesale Banking Hindun Herdiyani, Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer Maman Rukmana, CEO Regional 2 Mohammad Mufti, dan Pemimpin Kantor Cabang Khusus Jakarta Bernard Aditya Respati.
Menurut Corporate Secretary bank bjb, Herfinia, kolaborasi antara bank bjb dan Mabes TNI dimulai pada 2022 dan terus berkembang. Melalui perpanjangan ini, kedua pihak sepakat melanjutkan sekaligus memperluas ruang lingkup layanan.
"Kolaborasi tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup berbagai layanan perbankan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial personel Mabes TNI secara menyeluruh. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan," kata Herfinia dalam keterangan tertulis, Kamis (09 April 2026).
Herfinia menambahkan bahwa salah satu bentuk layanan adalah penyediaan fasilitas Kredit Guna Bhakti (KGB) dan KGB Ekstra bagi personel aktif, dengan skema kompetitif dan fleksibel. Bank bjb juga menyediakan Kredit Persiapan Purna Bhakti (KPPB) bagi personel yang akan memasuki masa purna tugas, membantu kesiapan finansial menjelang pensiun.
"Untuk mendukung kebutuhan hunian, tersedia pula layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi personel yang memiliki usaha sampingan atau ingin mengembangkan usaha produktif sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi," tuturnya.
Di sisi simpanan, layanan mencakup penyediaan rekening giro dan tabungan yang mendukung aktivitas transaksi keuangan sehari-hari dan terintegrasi dengan berbagai fasilitas digital banking. Selain itu, tersedia program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai solusi perencanaan keuangan jangka panjang untuk membantu personel mempersiapkan masa depan yang lebih terjamin.
Perjanjian terbaru juga mencakup perluasan layanan melalui keterlibatan entitas anak perusahaan bank bjb guna menghadirkan layanan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Cakupan penerima manfaat diperluas hingga mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan TNI, sehingga akses layanan keuangan dapat menjangkau lebih banyak pihak.
"Dalam implementasinya, kolaborasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penyaluran kredit di lingkungan Mabes TNI seiring besarnya jumlah personel yang dapat dijangkau," jelasnya. "Bank bjb berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan yang adaptif dan relevan, sehingga melalui perpanjangan kerja sama dengan Mabes TNI manfaat yang dihasilkan dapat semakin luas bagi masyarakat," tutupnya.
Perpanjangan kerja sama ini menandai langkah strategis bank bjb dalam memperluas jaringan layanan keuangan di sektor militer. Dengan menambah produk seperti KGB, KPPB, KPR, UMKM, dan DPLK, bank bjb berusaha menyediakan solusi finansial lengkap bagi personel TNI dan pegawai pemerintah. Ekspansi ke entitas anak perusahaan dan P3K juga menunjukkan upaya bank untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan demikian, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan bank dengan TNI, tetapi juga meningkatkan akses layanan keuangan bagi komunitas yang lebih luas.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Nasabah Maybank: Reksa Dana Jatuh Tempo 2023 Belum Cair
IHSG Sentuh 6.300, Saham Konglomerat Jadi Motor
China Beri Peringkat Utang Tertinggi ke Indonesia
Sandwich Generation: 82,96% Rumah Tangga Masih Bergantung pada Lansia
Bank Mandiri Perkuat Keamanan Siber Digital
Menkeu Bantah Rumor S&P Turunkan Peringkat Indonesia
