Bapanas Izinkan Penggunaan Kemasan Lama Beras SPHP 2026

Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberi kebijakan fleksibel mengenai penggunaan stok kemasan beras dari tahun 2023 hingga 2025 untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2026. Perum Bulog diizinkan memakai kemasan lama tersebut dalam penyaluran beras SPHP. Kebijakan ini bertujuan menghindari keterlambatan distribusi akibat kekurangan bahan baku plastik.

I Gusti Ketut Astawa, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, menegaskan bahwa fluktuasi bahan baku plastik memengaruhi proses lelang kemasan beras Perum Bulog. Ia menekankan perlunya kebijakan fleksibilitas agar penyaluran beras SPHP tetap lancar. Pemerintah harus membuka ruang bagi penggunaan kemasan stok sebelum 2026 sesuai usulan Perum Bulog.

"Mencermati kondisi saat ini, terutama terkait kelangkaan bahan baku plastik untuk kemasan, perlu membuka ruang untuk fleksibilitas terhadap penggunaan kemasan lama beras SPHP. Langkah ini penting dilakukan untuk percepatan distribusi," kata Ketut dalam keterangannya, Minggu (26 April 2026).

Ketut menjelaskan bahwa kebijakan ini penting agar distribusi beras SPHP tidak terhambat. Penyesuaian terhadap kemasan lama harus mencakup informasi yang masih relevan, seperti Harga Eceran Tertinggi (HET), tanggal kedaluwarsa, dan data mutu beras.

Ia menegaskan bahwa penggunaan kemasan lama beras SPHP sebelum tahun 2026 diperbolehkan selama informasi pada kemasan sesuai dengan produk di dalamnya. Perum Bulog diminta mengkondisikan data tersebut agar akurat dan up-to-date.

"Penggunaan kemasan lama beras SPHP sebelum tahun 2026 diperbolehkan sepanjang informasi seperti kelas mutu beras, nama dagang, informasi HET, dan informasi penting lainnya yang diberikan pada kemasan sesuai dengan produk yang terdapat di dalam kemasan tersebut," tambah Ketut.

Ketut menekankan tidak boleh terjadi misinformasi di masyarakat. Oleh karena itu, stiker pembaruan informasi harus tidak mudah lepas, tidak luntur, dan ditempatkan di bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca. Stiker harus dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas.

Ia juga mendorong Perum Bulog untuk memberi pemberitahuan secara masif kepada semua pihak terkait penggunaan kemasan stok 2023-2025. Rencana penggunaan kemasan tersebut mencapai 12,3 juta lembar untuk penyaluran beras SPHP tahun 2026. Informasi ini disampaikan kepada pemerintah daerah dan Satuan Tugas Pangan Polri.

Pemerintah memastikan harga beras SPHP tidak mengalami kenaikan. Namun, pelaku usaha perberasan swasta mengaku mulai merasakan dampak fluktuasi bahan baku plastik. Menurut Bapanas, harga beras dapat terdampak sekitar Rp 300 per kilogram jika harga plastik semakin bergejolak.

Realisasi beras SPHP tahun 2026 yang telah digulirkan sejak 01 Maret 2026 menunjukkan progres yang impresif. Pada bulan Maret, realisasi mencapai 70,01 ribu ton. Pada 24 April 2026, realisasi awal April sudah mencapai 78,78 ribu ton, melampaui realisasi bulan sebelumnya sebesar 12,53 persen.

Program ini terus menunjukkan peningkatan distribusi beras SPHP ke masyarakat. Kebijakan fleksibilitas penggunaan kemasan lama membantu mengurangi keterlambatan, sementara penyesuaian informasi memastikan konsumen tetap mendapatkan data yang akurat.

Dengan kebijakan ini, Bapanas dan Perum Bulog berupaya menjaga stabilitas pasokan beras, mengatasi kendala bahan baku plastik, dan memastikan harga beras tetap terjaga. Penyesuaian penggunaan kemasan lama menjadi langkah pragmatis untuk mempercepat distribusi beras SPHP di Indonesia.