Bapenda Sumatera Selatan Validasi Kendaraan untuk Tingkatkan PKB

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Selatan sedang memulai proses validasi data kendaraan bermotor. Langkah ini bertujuan meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB), yang menjadi sumber penting bagi pembangunan daerah.

Koordinasi dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar data yang dikumpulkan di lapangan akurat. Rizwan menjelaskan, “Pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi sangat diperlukan agar potensi penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan.”

Validasi data akan berlangsung hingga 31 Mei 2026 di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Proses ini sudah dimulai dan akan terus berjalan, menandai komitmen daerah untuk memperkuat basis data.

Menurut Rizwan, PKB menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Ia menambahkan, “Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi sumber penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.”

Masih ada kendala dalam pengelolaan data. Banyak kendaraan belum diperbarui karena perubahan kepemilikan dan belum teridentifikasi di lapangan. “Kami berupaya melakukan pemutakhiran data secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan, termasuk pemerintah desa/kelurahan sebagai ujung tombak pendataan,” ujarnya.

Validasi ini sejalan dengan arahan Gubernur Herman Deru. Saat launching aplikasi Siguntang pada 7 April 2026, Gubernur menegaskan bahwa pengelolaan pajak optimal harus didukung basis data kuat dan terintegrasi.

Selama uji coba aplikasi Siguntang (1 Januari–17 Maret 2026), Bapenda berhasil mendata 989 unit kendaraan dengan potensi PKB sebesar Rp 673.487.723. Dari jumlah tersebut, 430 unit atau 43,47 % telah melakukan pembayaran, menghasilkan penerimaan sebesar Rp 183.820.930.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumatera Selatan, Sutoko, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan validasi data kendaraan bermotor. Ia menilai peran pemerintah desa sangat penting untuk memastikan akurasi data di lapangan.

“Pemerintah desa/kelurahan memiliki pemahaman terhadap kondisi masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kami meminta seluruh desa aktif melakukan verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor,” ungkap Sutoko.

Dengan langkah ini, Sumatera Selatan berupaya menyesuaikan diri dengan berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dan memastikan pendapatan PKB tetap menjadi tulang punggung pendapatan daerah.

Proses ini menekankan pentingnya data yang terintegrasi dan akurat dalam pengelolaan pajak daerah. Melalui kolaborasi antara Bapenda, dinas desa, dan aplikasi Siguntang, Sumatera Selatan bertujuan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.