Barat Plaza Gedung Sate Tutup Diponegoro – Rp15,82 Miliar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan rencana penataan kawasan depan Gedung Sate dengan membangun plaza terintegrasi. Rencana ini akan menghubungkan Gedung Sate ke Lapangan Gasibu, sekaligus menutup Jalan Diponegoro. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp15,82 miliar.

Proyek ini tercatat di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP) dengan nama “Pekerjaan Plaza Area Depan Gedung Sate - Gasibu” dan kode RUP 66148041. Pagu anggaran untuk pekerjaan fisik mencapai Rp15.037.177.000 dan dipilih melalui metode e‑purchasing.

Selain pekerjaan fisik, pemerintah juga menyalurkan dana untuk jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp321.300.000 dan jasa konsultasi pengawasan senilai Rp464.300.000. Secara akumulatif, total anggaran proyek ini mencapai Rp15.822.777.000.

Seluruh proyek berada di bawah tanggung jawab Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Setda, Winny Citra, menyatakan bahwa proses penataan dijadwalkan berlangsung mulai 8 April 2026 hingga 6 Agustus 2026.

Winny menjelaskan bahwa integrasi antara plaza depan Gedung Sate, koridor Jalan Diponegoro, hingga Lapangan Gasibu bertujuan memperkuat fungsi Gedung Sate sebagai simbol pusat pemerintahan daerah yang ikonik. “Penataan kawasan dilakukan dengan mengembalikan poros Gedung Sate‑Jalan Diponegoro‑Lapangan Gasibu sebagai sumbu utama yang merepresentasikan identitas pemerintahan Provinsi Jawa Barat sekaligus menegaskan peran Gedung Sate sebagai pusat (center point) Jawa Barat,” kata Winny.

Lahan yang akan ditata mencakup area seluas 14.642 m² dengan panjang koridor berkisar antara 97 meter hingga 144,24 meter. Kawasan ini dirancang menjadi ruang publik yang merepresentasikan nilai dan budaya Jawa Barat melalui penataan konsep desain, akses pedestrian, serta elemen ruang terbuka hijau.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga mendorong integrasi antara halaman Gedung Sate dan Lapangan Gasibu guna menciptakan ruang terbuka publik yang nyaman, inklusif, dan ramah bagi pejalan kaki,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih mengapresiasi kawasan tersebut sebagai ikon kebanggaan warga Jawa Barat.

Kompleks Gedung Sate merupakan kantor gubernur yang sejak awal dirancang sebagai pusat perkantoran pemerintahan. Selama ini, berbagai kegiatan resmi maupun aktivitas publik kerap berpusat di kawasan tersebut dan Lapangan Gasibu yang terletak tepat di seberangnya.

Upaya mengintegrasikan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu dapat memperkuat fungsi kawasan dengan cara menyatukan kegiatan administrasi dan seremoni kebangsaan dalam satu kawasan terpadu, termasuk pemanfaatan halaman Gedung Sate sebagai ruang penyelenggaraan berbagai kegiatan resmi,” pungkasnya.

Dengan rencana ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ruang publik yang lebih terhubung, memudahkan mobilitas warga, dan menegaskan kembali peran Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan dan simbol kebanggaan daerah.