Belajar Daring Dijadikan Solusi Hemat Energi, DPR Tolak

17 Maret 2026 menjadi tanggal penting ketika wacana belajar daring di Jakarta resmi masuk agenda. Pada hari itu, Menko PMK Pratikno memimpin rapat koordinasi teknis (Rakornis) kebijakan penghematan BBM yang digelar secara daring. Ia menekankan bahwa pembelajaran daring dan luring akan menjadi bagian dari strategi penghematan energi lintas instansi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pratikno menjelaskan bahwa langkah ini meneladani pengalaman pandemi Covid‑19 dan didasarkan pada data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di setiap sektor. Ia menegaskan, “Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing‑masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat.”

Reaksi cepat datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti. Ia menolak gagasan sekolah online sebagai bagian dari strategi nasional penghematan BBM. Menurutnya, pembelajaran online pada masa Covid‑19 terbukti kurang efektif bagi siswa sekolah.

“Ketika isu mengenai pembelajaran secara daring mulai muncul di banyak media, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan kembali secara mendalam,” kata Esti dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (23 Maret 2026). Ia menambahkan bahwa wacana ini muncul di tengah tekanan pasokan energi global dan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik saat ini.

Esti menyoroti bahwa pembelajaran daring menimbulkan tantangan bagi anak-anak dalam menyerap materi, belajar disiplin, dan membentuk karakter. Hambatan teknologi juga menjadi masalah. Ia mengingatkan pemerintah untuk mencari alternatif solusi hemat energi yang lebih baik, seperti sistem mobil antar‑jemput bagi siswa SMP, SMA, dan SMK yang bekerja sama dengan angkutan umum. Titik‑titik penjemputan akan ditentukan. Sedangkan bagi siswa SD, yang menerapkan zonasi, penghematan energi dari belajar daring menurutnya relatif tidak berpengaruh besar.

Di sisi lain, Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pernah menyatakan bahwa tidak mudah untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran atau learning loss murid akibat pandemi Covid‑19 dan belajar daring yang diterapkan saat itu. Ia menegaskan, “Walaupun efektif dan menjadi solusi untuk mencegah penyebaran COVID‑19, pembelajaran jarak jauh menyebabkan penurunan kualitas para pelajar.”

Abdul Mu'ti mencontohkan skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang menunjukkan penurunan pada periode pandemi. Skor PISA mengukur siswa usia 15 tahun berdasarkan literasi membaca, matematika, dan sains, serta kemampuan menerapkannya pada kehidupan nyata. Skor PISA Indonesia tahun 2022 secara keseluruhan sebesar 396 poin. Per bidang, skor PISA Indonesia turun pada literasi membaca (359 poin), matematika (366 poin), dan sains (383 poin).

Esti menyoroti dampak pembelajaran daring pada pemahaman materi yang menurun dan berkurangnya kesempatan anak untuk bersosialisasi. Ia menambahkan bahwa belajar daring meningkatkan stres, risiko kecanduan gawai, dan ketergantungan anak pada pendampingan orang tua. “Sistem daring sulit menerapkan pelajaran pada aspek afektif seperti kepribadian, sikap, dan karakter,” ujarnya.

Pernikahan anak juga menjadi risiko yang meningkat seiring penerapan belajar online. Faktor utama adalah lemahnya pengawasan orang tua maupun pendidik. Berdasarkan data 2021, ada sekitar 400‑500 anak perempuan usia 10‑17 tahun yang berisiko menikah dini akibat pandemi COVID‑19. Pada 2020, terdapat lebih dari 64 ribu pengajuan dispensasi pernikahan anak bawah umur. Esti menilai bahwa pembelajaran daring membuat siswa merasa tidak memiliki kebutuhan untuk belajar sehingga tidak ada rasa tanggung jawab dalam belajar. Ia menegaskan, “Sistem pembelajaran jarak jauh juga menyebabkan rendahnya nilai karakter siswa yang memang sulit untuk diajarkan menggunakan sistem belajar secara daring.”

Karena itu, Esti berharap wacana belajar daring tidak diterapkan pemerintah sebagai langkah penghematan energi. Ia menyerukan agar pemerintah mencari solusi lain atas tantangan pasokan BBM ke depan. “Jangan jadikan pembelajaran daring sebagai alternatif pilihan pembelajaran,” ujarnya. Ia menambahkan, “Keterbatasan kemampuan fiskal perlu diatasi dengan cara yang lebih baik tanpa mengorbankan sektor pendidikan. Semoga isu pembelajaran daring hanya sekadar wacana.”

Menurut laporan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), Bank Dunia, dan Dana Anak Internasional PBB (UNICEF), penutupan sekolah saat pandemi Covid‑19 pada 2021 berdampak pada pembelajaran daring. Berikut beberapa dampak utama:

• Kemampuan anak-anak pada matematika dan literasi membaca menurun, terutama pada anak usia lebih kecil, anak dari keluarga berpenghasilan lebih rendah, dan anak perempuan.
• Anak dari keluarga berpenghasilan rendah, anak berkebutuhan khusus, dan anak perempuan lebih kesulitan belajar dari rumah karena kurangnya akses ke teknologi, listrik, internet, HP atau komputer, serta diskriminasi dan ketimpangan gender.
• Anak dengan usia lebih kecil punya akses ke pembelajaran daring yang lebih sedikit.
• Risiko menjadi pekerja anak dan pernikahan dini meningkat.

Wacana belajar daring, meski bertujuan menghemat energi, menimbulkan ketidakpastian bagi kualitas pendidikan. Data PISA menunjukkan penurunan signifikan, sementara siswa menghadapi stres dan kurangnya interaksi sosial. Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan kebutuhan penghematan energi dengan tetap menjaga mutu pendidikan, tanpa mengorbankan perkembangan karakter dan kesehatan mental anak.