Belanja Pemerintah Q1 2026 Naik 31,4% Jadi Rp815 Triliun

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa belanja pemerintah pada kuartal pertama tahun 2026 telah mencapai Rp 815 triliun, meningkat 31,4 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari total belanja tersebut, Rp 610,3 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat, naik 47,7 % dari Rp 413,2 triliun pada kuartal I tahun 2025. Belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 281,2 triliun, naik 43,4 % yoy, sedangkan belanja non K/L mencapai Rp 329,1 triliun, naik 51,5 % yoy.

Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp 204,8 triliun, setara 29,5 % APBN, turun 1,1 % dari Rp 207,1 triliun tahun sebelumnya. Belanja K/L dibagi menjadi empat kategori: belanja pegawai, barang, modal, dan bansos. Belanja modal naik paling signifikan, 36,7 % dari Rp 25,9 triliun pada kuartal I 2025 menjadi Rp 35,4 triliun pada kuartal I 2026.

“Kalau lihat dari investasi pembelian barang modal baik pemerintah maupun juga swasta memang mengalami peningkatan,” kata Faisal pada 02 Mei 2026. “Belanja modal di kuartal I naik, tapi memang catatannya di kuartal II ya. Yang kita khawatirkan karena efisiensi mulai dijalankan sejak kuartal II karena dampak dari perang juga. Jadi, itu yang perlu diantisipasi ke depan di kuartal II. Di kuartal kedua itu tekanannya akan jadi besar. Pemerintah perlu melakukan langkah‑langkah antisipatif,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga belanja negara mengingat gejolak ekonomi global, khususnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang dapat memengaruhi kondisi fiskal. Menurutnya, realisasi belanja modal ini sejalan dengan realisasi investasi nasional yang ikut mengalami kenaikan, mencerminkan bahwa baik pemerintah maupun swasta banyak menggelontorkan dana untuk pertumbuhan masa depan.

“Perlu diperhatikan itu adalah efektivitas program. Program pemerintah di lapangan itu bagaimana dia mencapai efektivitas baik dalam hal pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan maupun pertumbuhan ekonomi,” pungkas Faisal. Ia menegaskan bahwa setiap belanja pemerintah harus lebih tepat sasaran dan efektif. Dengan begitu, setiap rupiah yang dikeluarkan melalui pelaksanaan program dapat memberikan dampak lebih kepada masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Data ini menegaskan bahwa belanja pemerintah di kuartal pertama tahun 2026 berada pada level yang tinggi, terutama di sektor modal. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini dengan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga kontribusi fiskal dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.