Beras Bantuan Klaten Diperdagangkan, Pemerintah Tindak Lanjut

Di wilayah Klaten, program bantuan pangan tahun 2026 yang diselenggarakan pemerintah mulai disalahgunakan. Pada 20 Mei 2026, seorang warga mengungkapkan bahwa beras bantuan, yang seharusnya tidak boleh diperdagangkan, sudah dipasarkan secara terbuka di media sosial.

Postingan tersebut muncul di salah satu akun Facebook Klaten, yang dikenal dengan nama ISK. Di dalamnya terlampir foto tumpukan sekitar enam karung plastik. Setiap karung menampilkan tulisan “bantuan pangan 10 kilogram” dan peringatan “tidak boleh diperjualbelikan.” Namun, di sampingnya tertulis kalimat: “Monggo dijual beras murah mulai 9000.”

Di dalam postingan itu juga tercantum lokasi di Kecamatan Bayat serta nomor ponsel yang dapat dihubungi. Seorang warga, Totok, mengungkapkan keprihatinannya. Ia berpendapat bahwa penjualan beras bantuan dapat memicu kecemburuan di masyarakat. “Ya bisa memicu kecemburuan karena belum tentu orang lain dapat. Ini kok diposting padahal jelas ditulis tidak untuk diperjualbelikan,” ucapnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pemkab Klaten, Iwan Kurniawan, menyatakan bahwa ia sudah meneliti postingan tersebut. Ia berencana untuk berkoordinasi dengan petugas di wilayah terkait. “Saya koordinasikan ke wilayah dan bidang terkait dulu. Akan ada evaluasi terkait hal itu,” jelas Iwan. Ia menambahkan bahwa minggu lalu semua instansi terkait dan kecamatan sudah dibahas mengenai hal ini. “Beras bantuan pemerintah tidak boleh diperjualbelikan,” tegaskan Iwan.

Tri Praptama, Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkab Klaten, menjelaskan rincian program. Di Klaten, terdapat 184.655 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Penyaluran dilakukan dua bulan sekaligus, dimulai pada April 2026. Dengan demikian, setiap keluarga menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua bulan.

Tri menekankan bahwa bantuan pangan dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan pokok. Ia juga menginformasikan bahwa sosialisasi berjenjang sudah dilakukan melalui kecamatan. “Kami mensosialisasikan berjenjang melalui kecamatan untuk menghimbau warga penerima agar tidak diperjualbelikan. Bila kedapatan ada yang menjual, untuk tahap selanjutnya akan dipertimbangkan untuk tidak menerima bantuan,” tambahnya.

Dalam upaya menelusuri praktik serupa di daerah lain, ditemukan bahwa fenomena ini tidak hanya terbatas pada Klaten. Beberapa warga di Kecamatan Delanggu juga mengaku bahwa beras bantuan dijual setelah diterima. Seorang warga di sebuah warung angkringan mengungkapkan: “Pada dijual, ada yang cuma sekarung Rp 80.000. Mbok sini saya belinya Rp 90.000 saya mau juga,” kata warga tersebut.

Praktik jual beli beras bantuan yang dilakukan secara terbuka menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah berjanji akan menindak tegas pelanggaran ini dan memastikan bantuan sampai ke penerima yang berhak.