BGN Alokasikan Rp113 Miliar Jasa EO, Kritik Diatasi

Rp 113 miliar dialokasikan untuk jasa Event Organizer (EO) menimbulkan sorotan publik. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan keputusan tersebut pada 12 April 2026.

Menurut Dadan, BGN masih berada di fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, dan tata kelola operasional. Ia menegaskan, “Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri.”

Dalam konteks ini, BGN belum memiliki tim internal yang dapat menangani event berskala besar. Dadan menambahkan bahwa penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional memerlukan dukungan profesional. EO memiliki keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini.

Ia menjelaskan, “Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya.”

Di sisi administrasi, penggunaan EO juga dianggap mendukung tata kelola keuangan yang lebih tertib. Dadan menekankan, “Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis.”

BGN tidak hanya mengadakan acara seremonial. Program BGN meliputi Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penjamah makanan, agar keamanan pangan dikelola oleh SDM terlatih. “Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” terang Dadan.

Dadan juga menyoroti efisiensi. “Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” tutur Dadan.

Menanggapi kritik tentang pengeluaran, Dadan menegaskan komitmen BGN pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menyatakan, “Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal.”

Dengan demikian, alokasi Rp 113 miliar untuk jasa EO dianggap strategi pragmatis bagi BGN. Penggunaan EO memungkinkan BGN menyelenggarakan program strategis nasional secara profesional, terstandar, dan tepat waktu, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran. Program ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi publik tentang isu gizi serta meningkatkan kapasitas SDM di bidang keamanan pangan.