BGN Alokasikan Rp835 Miliar ke 836 SPPG Sulawesi Selatan

Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan Rp 835 miliar setiap bulan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan. Dana ini disalurkan ke 836 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di provinsi tersebut.

"Sulawesi Selatan itu sudah ada 836 SPPG yang operasional, itu artinya Rp 836 miliar setiap bulan uang dari Badan Gizi berputar di Sulsel," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat menjadi pembicara di U25 Leader Forum di Universitas Hasanuddin, Selasa, 28 April 2026.

Dadan menjelaskan bahwa 70 persen anggaran BGN ke daerah digunakan untuk membeli produk lokal—pangan pertanian, perikanan, dan peternakan—sementara 30 persen sisanya menutupi biaya operasional, termasuk gaji pekerja SPPG yang mayoritas berasal dari kelompok ekonomi lemah.

"Kurang lebih sekitar Rp 600 miliar itu untuk beli produk pertanian, perikanan, peternakan," tambahnya, menegaskan bahwa pembelian ini menjadi instrumen pemerintah menekan angka kemiskinan melalui penyerapan hasil pangan dan tenaga kerja lokal.

Ia melanjutkan dengan analogi sederhana: "Bayangkan 836 SPPG kalikan 5 ton beras saja per bulan itu sekian ton beras dibutuhkan, berapa pisang, jeruk dan telur dibutuhkan,", menunjukkan besarnya kebutuhan bahan pangan yang harus dipenuhi setiap bulan.

Dadan menegaskan pola ekonomi baru yang dikembangkan oleh Presiden Prabowo Subianto: "Jadi ini pola ekonomi baru yang dikembangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dimana biasanya uang itu dari daerah ke pusat, tapi sekarang dengan program makan bergizi, uang itu dari pusat ke daerah,".

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menilai pelaksanaan MBG memicu pergerakan lintas sektor, khususnya rantai pasok pangan lokal. Ia mencatat bahwa kebutuhan SPPG meningkatkan permintaan komoditas yang sebelumnya belum terserap optimal, sehingga aktivitas petani hingga pasar menjadi lebih dinamis.

Menurut Andi, lonjakan permintaan tidak hanya menggerakkan distribusi pangan, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta pelaku usaha pangan lokal. Kondisi ini turut berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di daerah.

Data menunjukkan penurunan kemiskinan sekitar 0,24% di Sulawesi Selatan, dan pengaruh terbesar diyakini berasal dari keberadaan MBG.

Sejauh ini, 1.720 SPPG di Indonesia masih dalam status sementara. Meski operasionalnya dihentikan, ribuan dapur MBG tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari.

"Untuk yang sementara tetap diberi (insentif Rp 6 juta per hari)," kata Dadan kepada wartawan setelah meresmikan pembangunan SPPG Unhas di Makassar, Selasa, 28 April 2026.

Program MBG menempatkan uang pusat langsung ke daerah, memanfaatkan produk lokal dan tenaga kerja yang berpotensi meningkatkan pendapatan petani. Dengan alokasi besar, program ini juga berfungsi sebagai alat pengurangan kemiskinan, yang terlihat dari penurunan angka kemiskinan 0,24% di Sulawesi Selatan.