BGN Bayar Rp113 Miliar EO, Menjaga Kualitas Program Gizi

Dadan Hindayana, kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menjelaskan alasan penggunaan anggaran sekitar Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO). Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan kebutuhan strategis bagi lembaga yang masih dalam tahap awal pembentukan.

Menurutnya, sebagai lembaga baru, BGN masih membangun sistem, struktur organisasi, dan tata kelola operasional. Pada fase ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang siap menangani kegiatan berskala besar secara mandiri.

“Sebagai lembaga baru yang menjalankan program strategis nasional, kami masih dalam tahap pembangunan sistem. BGN belum sepenuhnya memiliki SDM internal untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan besar,” kata Dadan dalam keterangannya, Minggu, 12 April 2026.

Dadan menekankan bahwa pelaksanaan event, kampanye publik, hingga sosialisasi nasional membutuhkan dukungan pihak profesional. EO dianggap memiliki keahlian teknis yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki BGN.

“Penggunaan EO adalah langkah strategis agar kegiatan berjalan profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO punya kemampuan mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, teknis lapangan, hingga mitigasi risiko,” jelasnya.

Ia juga menilai penggunaan EO membantu aspek administrasi dan keuangan menjadi lebih tertib. Dengan pihak ketiga, proses pengadaan, pembayaran vendor, hingga pelaporan bisa dilakukan lebih sistematis.

“Ini justru memudahkan audit dan pengawasan karena semua terdokumentasi dengan baik,” ujarnya.

Dadan menambahkan bahwa kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar seremoni. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional, termasuk bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan.

“Peran EO penting untuk memastikan pesan program tersampaikan secara efektif dan berdampak luas,” tambahnya.

Dari sisi efisiensi, Dadan menyebut penggunaan EO lebih rasional dibanding membangun tim internal dalam waktu singkat. Pasalnya, pembentukan SDM butuh proses panjang, sementara program harus segera berjalan.

“EO menjadi solusi jembatan agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” katanya.

Meski begitu, Dadan memastikan penggunaan anggaran tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Seluruh proses, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan sesuai aturan dan terbuka untuk diawasi.

“Semua pengeluaran dilakukan sesuai ketentuan dan bisa diawasi oleh lembaga internal maupun eksternal,” tutupnya.

Dengan demikian, BGN menekankan bahwa pengeluaran Rp113 miliar untuk EO adalah langkah pragmatis yang mendukung pelaksanaan program gizi nasional secara profesional dan teratur, sambil menjaga pengawasan dan akuntabilitas yang jelas.