BGN Beli 21.800 Motor Listrik Rp42 Jt, Kontroversi Besar

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengumumkan rencana distribusi motor listrik seharga Rp 42 juta kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Motor ini dimaksudkan untuk membantu operasional dapur di daerah terpencil.

“Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama untuk di daerah‑daerah yang sulit,” kata Dadan di Jakarta, 08 April 2026.

Dadan menambahkan bahwa BGN akan membeli 21.800 unit motor. Dengan harga Rp 42 juta per unit, total pengeluaran mencapai Rp 915 miliar.

Motor listrik yang dimaksud adalah Emmo JVX GT, berdesain trail, sementara ada juga skuter listrik Emmo JVH Max. Menurut situs resmi, harga jual Emmo JVX GT adalah Rp 56,8 juta dan Emmo JVH Max Rp 48,8 juta. Namun, Dadan menyatakan harga per unit untuk Kepala SPPG adalah Rp 42 juta, Rp 10 juta lebih murah dari harga pasar yang sekitar Rp 52 juta.

Dadan menjelaskan bahwa anggaran pembelian motor telah dianggarkan pada 2025. Untuk 2026, tidak akan ada anggaran tambahan untuk membeli motor.

Keputusan ini menuai kontroversi di tengah pengumuman efisiensi pemerintah. Sementara itu, masih banyak guru dan murid yang kesulitan mencapai sekolah karena akses jalan yang buruk. Beberapa kisah telah dikumpulkan.

Guru SDN Turus 5, Apwan Munandar, mengakui telah mengajar selama 17 tahun melewati jalan rusak. Ia mengatakan, “Hampir 17 tahun saya mengabdi lewat sana (jalan rusak). Itu akses utama warga dan anak sekolah melintas karena tidak alternatif lain, mau kemana lagi,” saat diwawancarai 11 November 2025. Jalan menuju sekolah sepanjang 2 km dalam kondisi rusak, dengan sekitar 500 meter bagian berlumpur. Akibatnya, pakaian siswa sering kotor.

Video viral tentang SDN 078481 Uluna'ai Hiligo'o di Nias menunjukkan guru harus berjalan kaki selama 2 jam untuk mencapai sekolah. Sekolah terletak di dusun terisolir, memerlukan perjalanan melewati 13 sungai. Alternatif rute melalui desa sekitar memakan waktu 4 kilometer. Dinas Pendidikan Nias mencatat sekolah tersebut memiliki 62 siswa dan tidak ada rumah dinas guru maupun jaringan listrik.

Guru honorer Agusthinus Nitbani, 52 tahun, mengabdi di Kupang selama 23 tahun sejak 2002. Ia awalnya tidak digaji dan hanya sukarela. “Saya honorer dari 2002‑2003 saya tidak digaji, saya jadi guru sukarela. Setelah itu di tahun 2004 saya digaji Rp 50 ribu, hingga di tahun 2007, gaji saya naik Rp 100,” ujarnya 27 Februari 2026. Pada 2023, gajinya naik menjadi Rp 600 ribu per bulan, namun pada Juli 2025 dipangkas menjadi Rp 223 ribu. Ia menambahkan, “Gaji saya waktu tahun 2023 naik Rp 600 ribu, tetapi pada Juli 2025 baru-baru ini kurang menjadi Rp 223 ribu sampai dengan saat ini. Kalau ada dana BOS kami digaji Rp 223 ribu, tapi kalau tidak ada dana BOS maka, kami belum terima gaji.”

Setelah perjuangan lebih dari dua dekade, Agusthinus lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperoleh sertifikat. Dengan kelulusan tersebut, ia akan menerima gaji Rp 2 juta.

Pengamat otomotif Bebin Djuana mengkritik harga motor listrik tersebut. Ia bertanya, “Untuk apa? Kenapa pilih seperti itu, kenapa pilih spesifikasi seperti itu, untuk apa? Bahwa kepala dapur perlu kendaraan, kita bisa maklumin, masa dia suruh jalan kaki. Bahwa perlu beli motor listrik yang Rp 50 juta, itu jadi tanda tanya besar. Negara yang semaju di Skandinavia sana pun rasanya nggak perlu pakai motor yang Rp 50 juta,” ujarnya 09 April 2026. “Kenapa sih mesti segitu mahal? Kenapa sih tidak memberdayakan membuatnya di dalam negeri?”

Ia menilai langkah memilih kendaraan listrik sebagai upaya mengurangi bahan bakar fosil positif, namun masih mempertanyakan nilai tambah. “Kalau perawatan memang kendaraan listrik itu akan menjadi minim perawatan. Kalau motor tersebut buatan dalam negeri, melakukan pendidikan untuk mereka‑mereka yang akan merawat, bengkel pinggir jalan sekalipun kan jadi bisa (menanganinya),” tambahnya.

Rencana pembelian motor listrik ini menimbulkan perdebatan antara kebutuhan operasional daerah terpencil dan pengeluaran publik. Sementara guru-guru di daerah terpencil masih menghadapi rintangan akses, sementara gaji honorer tetap rendah. Kebutuhan kendaraan yang tepat dan efisiensi anggaran menjadi fokus diskusi publik.