BGN Fokus MBG ke Daerah 3T & 3B, Bukan Kuantitas di Indonesia

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak lagi menekankan kuantitas. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah yang tidak membutuhkan MBG akan dialihkan ke sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Nanik menjelaskan perubahan ini sebagai bagian dari pembenahan tata kelola. Ia berkata, Tahun 2026 ini mohon Bapak, kami tidak mengejar kuantitas. kami akan perbaiki kualitas. Sehingga kisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan yang, eh, bergizi, ya, ucapnya pada konferensi pers perdana sebagai Kepala BGN di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (04 Juni 2026).

Ia melanjutkan, Lalu refocusing. Misalnya nanti akan, kita juga kalau ada sekolah-sekolah yang mahal, gitu, akan kita tanya, apakah masih perlu MBG? Nah, ini yang kita alihkan ke 3T, sambung Nanik.

Program MBG kini difokuskan ke daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B). Nanik menambahkan, Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B. Setelah kita diskusi bersama para pakar, intervensi gizi itu memang paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sekolah dasar (SD). Nah, kita sekarang mengejar ke sana, ucapnya.

Ia menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani sasaran MBG 3B akan ditangguhkan. Pembangunan SPPG di wilayah 3T menjadi fokus utama. Ia berkata, Jadi kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi, Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu.

Pemerintah juga menyesuaikan anggaran MBG. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya tetap fokus berupaya mengefisiensikan MBG setelah penahanan eks Kepala BGN Dadan Hindayana. Ia berkata, Angkanya sekarang kan (sekitar) Rp 260 triliun, akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari dan segala macam, ucapnya di Kompleks Parlemen, pada Rabu (03 Juni 2026).

Sebelumnya, Purbaya mengumumkan bahwa pemerintah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran anggaran MBG sebesar Rp 75 triliun, untuk 61,96 juta penerima manfaat dan 27.952 SPPG.

Perubahan fokus MBG menekankan kualitas dan distribusi ke daerah tertinggal, sekaligus menyesuaikan anggaran. Program ini diharapkan lebih efisien dan terarah pada kebutuhan nyata.