BGN Suspend SPPG Malang atas Pelanggaran Juknis Standar

Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan akan menempatkan sanksi suspend pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar petunjuk teknis operasional pemerintah. Langkah ini diambil untuk menjaga standar kualitas dan kelayakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menegaskan bahwa penegakan juknis adalah instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan hal tersebut setelah meninjau pembukaan SPPG Sukoharjo 2 Klojen di Kota Malang pada hari Jumat, 27 Maret 2026.

“Kami dari BGN senantiasa berusaha untuk menegakkan juknis. Jika ada SPPG yang tidak sesuai, perintah Presiden adalah suspend,” ujar Harjito kepada wartawan.

BGN tidak hanya menegaskan sanksi, tetapi juga menyiapkan pengawasan melekat selama periode penghentian sementara. Tim BGN akan memantau proses perbaikan fasilitas di SPPG terkait secara intensif.

Beberapa poin krusial menjadi sorotan utama. Pemeriksaan mencakup ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan tata kelola sampah yang memadai. Operasional hanya boleh dilanjutkan jika seluruh persyaratan teknis tersebut telah dinyatakan terpenuhi secara lengkap.

Di wilayah Kota Malang, Harjito mengungkapkan bahwa satu unit SPPG pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Unit tersebut menampilkan menu MBG dalam kondisi tidak layak konsumsi. Setelah melalui proses pembinaan dan edukasi intensif, unit tersebut kini telah berbenah.

“Kami sudah melakukan pembinaan dan edukasi. Mudah-mudahan ke depannya di Kota Malang tidak ada kejadian serupa lagi,” tegasnya.

Secara umum, evaluasi BGN di Pulau Jawa menunjukkan tren positif. Rata‑rata SPPG beroperasi sesuai prosedur, namun masih ada tantangan di lapangan, terutama pada unit-unit yang berlokasi di daerah pelosok atau kawasan pesisir pantai yang memiliki aksesibilitas sulit.

“Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat jumlah SPPG-nya cukup banyak, sekitar 11.000-an. Memang ada beberapa titik yang berada di luar jangkauan kami, misalnya di daerah pelosok atau perbatasan pantai yang terkadang sulit diakses,” bebernya.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan, BGN membuka saluran komunikasi bagi masyarakat melalui nomor layanan 127. Warga diminta aktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian kualitas makanan atau layanan di lapangan. Selain telepon, laporan juga dapat disampaikan melalui koordinator wilayah maupun kecamatan dengan jaminan atensi penuh dari pihak BGN.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan kedatangan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Hardjito, untuk memastikan SPPG yang baru dibuka dan akan beroperasi sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Menurut Wahyu, hasil peninjauan menunjukkan bahwa operasional SPPG Sukoharjo 2 Klojen sudah sesuai aturan. Ia menekankan pentingnya sirkulasi pengolahan hingga tahap pengemasan makanan, saran pendukung, dan ketersediaan alat pembersih untuk bahan pangan dengan temperatur tertentu.

“Jadi tidak boleh ada orang yang memang bercampur,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, BGN berharap standar kualitas MBG dapat terjaga, sementara masyarakat tetap dapat menikmati layanan gizi yang layak. Pengawasan yang ketat dan komunikasi terbuka menjadi kunci dalam menjaga integritas program gizi publik di Indonesia.