BGN Tangguhkan 1,780 SPPG MBG, Fokus Standar Operasi

Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menangguhkan sementara 1.780 dari total 26.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di bawah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diumumkan pada Selasa, 21 April 2024 dan merupakan bagian dari upaya pengetatan standar operasional di lapangan.

Menurut Dadan Hindayana, kepala BGN, penangguhan dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan dasar. Ia menegaskan, “Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG‑SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara.”

Pengumuman tersebut disampaikan setelah Dadan meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi. Ia menambahkan bahwa jumlah SPPG yang dihentikan dapat berubah dalam waktu dekat. “Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya,” ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas program MBG agar sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Ia menekankan pentingnya mematuhi persyaratan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) sebelum SPPG dapat beroperasi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai program MBG sebagai upaya besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menyebut target program mencapai 82,9 juta anak. “Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana‑sini yang terus‑menerus kita sempurnakan. Kita tidak ingin, bukan soal langkah, satu pun enggak boleh ada masalah karena itu menyangkut anak‑anak kita. Tapi terus kita berusaha,” ungkapnya.

Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa penutupan ribuan SPPG merupakan bentuk langkah tegas pemerintah dalam menjaga standar layanan. Ia berkata, “Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah‑langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras,” tegas Zulhas.

Selain itu, Menteri mengimbau pihak sekolah untuk aktif melaporkan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar. Ia menambahkan, “Kami juga mengimbau kalau sekolah‑sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti,” pungkasnya.

Dengan penangguhan sementara ini, BGN dan pemerintah menegaskan komitmen mereka untuk memastikan setiap SPPG yang beroperasi di bawah program MBG memenuhi standar higienis dan sanitasi yang ditetapkan. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program makanan bergizi gratis yang ditujukan untuk anak-anak di seluruh Indonesia.