BGN Ungkap Rp 1 Triliun Harian untuk Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja mengungkap rincian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut BGN, pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 1 triliun per hari ke daerah.

“Rata‑rata uang pemerintah yang mengalir ke daerah mencapai sekitar Rp 1 triliun per hari,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, pada Kamis (16 April 2026). “Sekitar Rp 117 miliar diserap oleh 1,8 juta pekerja, terutama kelompok miskin ekstrem, dan lebih dari Rp 600 miliar diserap oleh pedagang beras, sayur, ikan, telur, daging, hingga buah,” sambungnya.

Sonjaya menambahkan soal insentif Rp 6 juta per hari untuk SPPG (Sistem Pemberdayaan Pangan dan Gizi). Ia menegaskan bahwa insentif tersebut bukan keuntungan, melainkan investasi untuk pemberdayaan masyarakat, karena jumlah anggaran tersebut akan kembali kepada masyarakat.

“Sebanyak Rp 117 miliar per hari diserap oleh 1,8 juta relawan yang terlibat menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dana tersebut menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG,” ujar Sony.

Menurutnya, wujud pemberdayaan masyarakat terlihat nyata dalam rantai pasok MBG yang selalu melibatkan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Pemerintah daerah harus mulai serius dan berkonsentrasi bagaimana menyiapkan rantai pasok. Jangan sampai kebutuhan SPPG dipenuhi dari pasar tradisional, karena tempat itu puluhan tahun digunakan untuk memenuhi kebutuhan ibu‑ibu rumah tangga,” kata Sony.

Ia mencontohkan situasi di pasar tradisional: “Jangan sampai buncis, kacang panjang, telur, itu di pasar tradisional rebutan antara emak‑emak, ibu‑ibu rumah tangga dengan kepala SPPG.”

Program MBG, lanjut Sony, mulai berdampak pada perubahan model usaha di masyarakat. “Ada showroom mobil, hotel‑hotel kecil, rumah kantor (ruko), gedung olahraga (yang beralih menjadi SPPG). Ini artinya merupakan satu fenomena, adanya perubahan model usaha,” ucapnya.

Lebih dari 70 persen dana digunakan untuk bahan baku dan langsung masuk ke Virtual Account (VA) SPPG, tidak melalui kementerian atau pemerintah daerah. Hal ini memastikan pencairan dana dilakukan dengan penuh akuntabilitas.

Program ini menunjukkan bagaimana alokasi dana besar dapat memicu pemberdayaan ekonomi lokal, mengubah pasar tradisional menjadi jaringan distribusi yang terintegrasi, dan memberi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk beradaptasi dengan kebutuhan gizi masyarakat.