Bima Arya: Kepala Daerah Hadapi Gelombang 'Tidak Enak'

Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, tampil sebagai pembicara utama dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Acara ini menampilkan sesi Forum Akselerator Negeri yang dimoderatori oleh mantan Wali Kota Bogor, Alfito Deannova Gintings. Di sini, Bima menyampaikan pandangannya tentang berbagai fase kepemimpinan di tingkat daerah.

Menurut Bima, kepemimpinan daerah tidak bersifat satu‑dimensi. Ia menegaskan bahwa saat ini, pemerintah daerah berada pada fase yang ia sebut “tidak enak menjadi kepala daerah.” “Saat ini ini fase gelombang 3 atau 4 dengan tantangan yang bisa sama dan berbeda dengan sebelumnya. Ada yang mengatakan masa tidak enak untuk menjadi kepala daerah,” ujarnya pada hari Sabtu.

Ia menelusuri sejarah kepemimpinan daerah dengan menyoroti beberapa tokoh yang pernah memimpin kota dan kabupaten. “Sejak pilkada 2005 saya mengamati banyak langgam kepemimpinan di daerah. Gelombang pertama ada Wali Kota Solo, Bupati Sragen. Pak Jokowi sebagai ikonnya. Saat itu inovasi khas ada pada kebutuhan dasar kesehatan di Bali, Pak Jokowi dengan lapangan pekerjaan dan UMKM dan hal lain yang dirasakan warga. Berikutnya gelombang Risma, Ridwan Kamil, Azwar Anas, ini juga dikenal dengan hal‑hal khas dan familier dengan smart city, inovasi dan kolaborasi,” kata Bima.

Ia menekankan bahwa setiap periode membawa tantangan tersendiri. Krisis pandemi menambah beban, membuat banyak visi misi kepala daerah serta prioritas program tidak berjalan sesuai rencana. “Di Kemendagri, kami sering mendengar curhatan kepala daerah, tak sedikit yang komplain mengeluh, tapi ada juga yang semangat. Jadi kenapa judul hari ini akselerator negeri, karena sejatinya bahasan utama adalah akselerasi. Bagaimana visi misi presiden di tingkat nasional nyambung dan terakselerasi dengan daerah,” ungkapnya.

Dalam pembicaraannya, Bima menyoroti pentingnya partisipasi pemerintah daerah dalam program nasional. Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh konkret. “Ada yang menyebut kepala daerah tidak muncul membantu rantai pasok, kepala daerah tak memfasilitasi, coba kami diundang, dikuatkan, mana. Bukan saja MBG tapu jyga lain‑lain. Itu PR kita, sekali lagi akselerasi,” jelasnya.

Ia juga mengajak pemda untuk meningkatkan akselerasi di daerah dan mengkolaborasikannya dengan program pemerintah pusat. “Konsep Pak Mendagri, kita mulai dengan konsep kewilayahan fokus di Sumatera akselerasinya seperti apa. Poin kita sama dengan Pak Gubernur Sumsel tadi, satu adalah infrastruktur yang harus diakselerasi dan disinergikan dengan pusat seperti apa. Dan kedua perlu payung hukum untuk ruang gerak agar bisa meningkatkan pendapatan. Mari kita telusuri bersama,” ungkapnya.

Acara ini menyoroti peran penting kepala daerah dalam menjembatani kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Bima menegaskan bahwa kolaborasi lintas tingkat pemerintahan, dukungan infrastruktur, serta kerangka hukum yang jelas menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif dan proaktif dalam menanggapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada.