BLR: DPR Tolak Ide Belajar Dari Rumah, Angkat Risiko Pendidikan

Surabaya – Pada akhir Maret 2026, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Pratikno, mengumumkan rencana pemerintah untuk menerapkan belajar dari rumah (BLR) mulai April 2026. Rencana ini kemudian menimbulkan penolakan keras dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Wacana BLR muncul pertama kali sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional. Menurut Pratikno, rencana ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar daring pada Selasa, 17 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa BLR dan belajar luring akan menjadi bagian dari penyusunan strategi lintas instansi, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. “Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” kata Pratikno.

Namun, MY Esti Wijayanti, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menolak opsi penerapan sekolah online sebagai bagian dari strategi nasional penghematan BBM. Ia menilai bahwa pengalaman pandemi COVID‑19 menunjukkan bahwa pembelajaran online kurang efektif bagi siswa sekolah. “Ketika isu mengenai pembelajaran secara daring mulai muncul di banyak media, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan kembali secara mendalam,” kata Esti.

Esti menyoroti bahwa wacana BLR muncul di tengah tekanan pasokan energi global dan kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik saat ini. Ia juga menekankan bahwa pembelajaran daring menimbulkan masalah bagi sistem pendidikan nasional. Menurutnya, BLR menimbulkan tantangan bagi anak untuk menyerap materi pelajaran, belajar dengan disiplin, dan membentuk karakter. Hambatan teknologi juga menjadi kendala bagi anak-anak.

Untuk menanggapi hal tersebut, Esti mengusulkan alternatif solusi hemat energi yang lebih baik. Ia menyarankan sistem mobil antar‑jemput bagi siswa SMP, SMA, dan SMK, bekerja sama dengan angkutan umum yang sudah ada. Penentuan titik penjemputan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sedangkan bagi siswa SD, yang menerapkan zonasi, penghematan energi dari belajar daring menurutnya relatif tidak berpengaruh besar.

Esti mengingatkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, pernah menyatakan bahwa tidak mudah untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran atau learning loss murid akibat pandemi COVID‑19 dan belajar daring yang diterapkan saat itu. “Walaupun efektif dan menjadi solusi untuk mencegah penyebaran COVID‑19, pembelajaran jarak jauh menyebabkan penurunan kualitas para pelajar,” ucapnya.

Ia mencontohkan data Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang menunjukkan penurunan skor pada periode pandemi. Skor PISA Indonesia tahun 2022 secara keseluruhan mencapai 396 poin. Per bidang, skor PISA Indonesia turun pada literasi membaca (359 poin), matematika (366 poin), dan sains (383 poin). Penurunan ini menandakan bahwa pembelajaran daring berdampak negatif pada kemampuan akademik siswa.

Selain dampak akademik, Esti menyoroti dampak fisik‑psikologis anak akibat pembelajaran daring. Ia menegaskan bahwa pemahaman materi menurun dan kesempatan anak untuk bersosialisasi berkurang. “Belajar daring juga berisiko memicu kecanduan gawai dan ketergantungan anak pada pendampingan orang tua,” kata Esti. Ia menambahkan bahwa sistem daring sulit menerapkan pelajaran pada aspek afektif seperti kepribadian, sikap, dan karakter.

Esti juga mengangkat isu pernikahan anak yang berisiko muncul seiring penerapan BLR. Faktor utama adalah lemahnya pengawasan orang tua maupun pendidik. Menurut data Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021, ada sekitar 400‑500 anak perempuan usia 10‑17 tahun yang berisiko menikah dini akibat pandemi COVID‑19. Pada tahun 2020, terdapat lebih dari 64 ribu pengajuan dispensasi pernikahan anak di bawah umur. Esti menegaskan bahwa pembelajaran daring membuat siswa merasa tidak memiliki kebutuhan untuk belajar sehingga tidak ada rasa tanggung jawab dalam belajar. “Sistem pembelajaran jarak jauh juga menyebabkan rendahnya nilai karakter siswa yang memang sulit untuk diajarkan menggunakan sistem belajar secara daring,” paparnya.

Dengan semua argumen tersebut, Esti berharap wacana belajar daring tidak diterapkan pemerintah sebagai langkah penghematan energi. Ia menyerukan agar pemerintah mencari solusi lain atas tantangan pasokan BBM ke depan. “Jangan jadikan pembelajaran daring sebagai alternatif pilihan pembelajaran,” ucapnya. “Keterbatasan kemampuan fiskal perlu diatasi dengan cara yang lebih baik tanpa mengorbankan sektor pendidikan. Semoga isu pembelajaran daring hanya sekadar wacana,” tambahnya.

Wacana BLR ini menimbulkan perdebatan di kalangan politisi dan pendidik. Sementara pemerintah berfokus pada penghematan energi, para pengamat pendidikan menilai bahwa kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa harus tetap menjadi prioritas. Kebijakan ini akan terus dipantau oleh DPR dan lembaga terkait, sambil menunggu keputusan akhir dari pemerintah.