BNPB dan Jawa Timur Koordinasi Penanganan Bencana El Nino

BNPB dan Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Bencana Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Rapat ini menjadi langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering, termasuk dampak fenomena El Nino yang diprediksi akan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini, mengingat kondisi anomali di mana sebagian wilayah masih terdampak banjir, sementara potensi kekeringan mulai muncul di daerah lain. “Di saat masih ada banjir, kita juga harus bersiap. Bahkan hari ini di Tuban sudah ada yang mengalami kekeringan,” kata Khofifah pada hari Sabtu, 28 Maret 2026.

Menurut proyeksi BMKG, sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai memasuki fase kekeringan sejak April 2026, dengan intensitas yang diperkirakan meningkat pada Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. “Nanti akan terus meningkat di bulan Mei dan prediksi dari BMKG puncak kekeringan terjadi Agustus mendatang,” ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur harus tetap menjaga perannya sebagai lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, Indeks Pertanaman (IP) padi ditargetkan tidak mengalami penurunan. “Indeks Pertanaman padi di Jawa Timur dimaksimalkan tidak turun karena bagian dari lumbung pangan nasional sekaligus produksi padi dan beras Jatim tetap menjadi andalan Indonesia,” katanya. “Oleh karena itu, September nanti saat musim tanam kita berharap indeks pertanaman Jawa Timur 2,7 tapi ada daerah yang 3,5 seperti Ngawi,” tuturnya menambahkan.

Untuk itu, Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melakukan pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi, khususnya dalam penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur-sumur dalam guna mendukung irigasi lahan pertanian. “Dinas Pertanian memetakan daerah‑daerah yang membutuhkan irigasi perpompaan agar suplai air untuk pertanian tetap terjaga dan produksi tidak terganggu,” imbuhnya.

Khofifah menyampaikan bahwa strategi penanganan kekeringan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat sehari‑hari serta kebutuhan air untuk sektor pertanian. “Kita membagi dalam dua kategori, yaitu air untuk kebutuhan sehari‑hari masyarakat dan air untuk pertanian. Keduanya harus dipastikan terpenuhi dengan baik,” ungkapnya.

Selama rapat, BNPB juga menyoroti perlunya pemetaan terhadap daerah‑daerah sentra produksi padi, khususnya 10 besar produsen padi di Jawa Timur, sebagai dasar penyusunan plan of action yang lebih detail dan tepat sasaran. “Kepala BNPB memiliki daftar peta yang sangat komprehensif sehingga bisa menjadi panduan bagi Pemprov Jawa Timur melakukan plan of action secara detail dan terukur,” jelasnya.

Selain sektor pertanian, Khofifah menegaskan kesiapsiagaan lintas sektor terus diperkuat. Dinas Sosial, misalnya, dipastikan selalu bersiaga dalam menghadapi kondisi kedaruratan yang berpotensi muncul akibat kekeringan maupun dampak turunannya. “Kita pastikan seluruh perangkat daerah siap. Dinas Sosial selalu bersiaga dalam kondisi kedaruratan, sehingga masyarakat tetap mendapatkan perlindungan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan rapat sore ini membicarakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi dan musim kemarau. Di Riau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan hampir 3.000 hektare, lalu di Natuna yang dulu‑dulu tidak pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan juga terjadi. “Maka dari itu, bukan sesuatu yang berlebihan apabila hari ini kami BNPB dengan Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau atau musim kekeringan,” terangnya.

Untuk mengatasi kekeringan kebakaran, Suharyanto mengatakan tidak bisa diatasi salah satu institusi. Melainkan pemerintah pusat berkolaborasi dengan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pemerintah pusat. Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan satuan tugas (satgas) darat untuk penanganan dini kebakaran, percepatan penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dan distribusi air bersih, serta kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca apabila diperlukan.

“Tadi kami sepakat bersama Provinsi Jatim akan segera menggelar apel di semua kabupaten kota termasuk juga peralatan‑peralatan yang dibutuhkan,” kata Suharyanto. Kemudian, mengatasi kekurangan air melalui pembuatan sumur untuk mengalirkan air dari puncak‑puncak atau sumber‑sumber air yang jauh. Jika memang diperlukan operasi modifikasi cuaca untuk mengisi umbung‑umbung serta mengisi kolam‑kolam renang karena di satu titik kebakaran sumber airnya juga bisa diambil dari kolam renang.

Selain itu, kesiapan sarana pendukung seperti helikopter water bombing juga menjadi perhatian. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, keterlambatan mobilisasi armada udara dapat memperbesar skala kebakaran. Oleh karena itu, direncanakan penempatan armada di wilayah strategis seperti Bandara Iswahyudi Madiun dan Bandara Juanda Surabaya. “Karena prediksi BMKG puncak kemarau Agustus 2026 itu merah semua mulai Madiun sampai Banyuwangi sehingga kita antisipasinya dua pesawat. Sedangkan untuk jumlah unit tergantung kebutuhan nanti di lapangan, tapi intinya berapapun kami siapkan sebagai catatan kalau musim El Nino seluruh Indonesia kita siapkan 50,” pungkasnya.

Rapat ini menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya terbatas pada satu sektor saja. Pemerintah daerah, lembaga penanganan bencana, dan masyarakat harus bersinergi. Penanganan dini, penyediaan air bersih, dan strategi mitigasi seperti operasi modifikasi cuaca menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan yang semakin sering terjadi. Dengan koordinasi yang kuat, diharapkan Jawa Timur dapat menanggulangi dampak bencana hidrometeorologi dan menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.