Bobby Nasution: Sumut Siapkan Pemekaran Provinsi Baru

Rabu, 22 April 2026 di acara pembukaan Musrenbang Sumut 2027, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan adanya gerakan pemekaran dan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur. Gerakan ini diklaim diinisiasi oleh Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian.

Selama sambutannya, Bobby menyebutkan rencana pembangunan Kawasan Industri Terpadu di Kabupaten Batu Bara. Ia menegaskan, “Kawasan Industri Terpadu, hari ini kami coba sedang melakukan pendekatan di daerah Batu Bara, ini ada kawasan industri kami coba bangun bersama-sama dengan Danareksa, ini di wilayah Batu Bara,”.

Namun, beliau menambahkan bahwa jika Batu Bara dipekarakan menjadi provinsi baru, maka proyek industri tersebut akan dibatalkan. Ia berkata, “Cuman kalau mau dimekarkan sama Pak Bupati nggak jadi kami buatlah di sana, kalau jadi provinsi baru bukan kawasan industri Sumatera Utara jadinya kan, sama kek cabai tadi kita banyak fokuskan di Batu Bara, cuma kalau jadi mekar nggak jadi kita buat ini Pak,”.

Setelah sambutannya, Bobby menjelaskan kepada Minister of Home Affairs Tito Karnavian mengenai rencana Baharuddin membentuk Provinsi Sumatera Pantai Timur. Ia menyampaikan, “Mohon izin Pak Mendagri, Pak Bupati Batu Bara pengin mekar katanya menjadi Provinsi Sumatera Pantai Timur, saya sampaikan waktu di paripurna sama seperti yang pernah dibilang Pak Mendagri, ketika moratorium pemekaran itu dibuka, bukan hanya tentang pemekaran yang harus dibicarakan tapi juga penggabungan, karena ngomongin pemekaran hanya jumlah kabupaten atau provinsi yang bertambah, tapi kita juga jangan tabu ketika jumlah kabupaten ataupun kota bahkan provinsi nya bisa jadi berkurang kalau itu dibuka,”.

Bobby menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses tersebut. Ia menambahkan, “Jadi hati-hati juga Pak Bahar, takutnya bukan malah berkembang, hilang pula nanti takutnya. Pesan yang mau disampaikan di situ, nanti bersatu lagi dengan Asahan nggak enak juga, bukannya mekar malah menciut, apalagi dengan kondisi keuangan kita hari ini Pak, takutnya nanti ngeluh masalah PPPK lalu ini, kalau mau belajar dari provinsi Pak Bahar bisa wewenang provinsi dikerjakan pakai APBD Batu Bara, becanda-becanda ini Pak tapi ada seriusnya sikit,”.

Selanjutnya, Bobby menyoroti kondisi keuangan daerah. Ia mengungkapkan, “Jangan hanya gerakan politiklah, gerakan pembangunan saja, tadi saya juga sampaikan untuk membangun suatu daerah itu anggarannya banyak, saya lihat kan yang inisiasi Batu Bara, Batu Bara itu anggarannya 70 persen masih mengandalkan transfer daerah, Sumatera Utara 60 persen itu sudah menghidupi dirinya sendiri dengan PAD, Kota Medan 60 persen sudah menghidupi dirinya sendiri dengan PAD,”.

Ia menegaskan bahwa sebelum memikirkan pemekaran, daerah harus terlebih dahulu meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Ia berkata, “Ini harusnya daerahnya perbaiki dululah, kalau tadi sudah bisa hidup sendiri, sudah bisa membiayai dirinya sendiri dengan PAD nya tinggi, transfer pusatnya jadi rendah, kita terbuka saya bukan anti atau menutup mata, indikatornya diperbaiki dulu, kalau indikatornya diperbaiki habis itu lepas, masyarakatnya sejahtera dan cita-citanya tercapai, jangan politiknya dulu diutamakan, rebut-rebutan jadi gubernur susah juga jadinya,”.

Setelah wawancara di akhir kegiatan, Bobby menegaskan bahwa inisiasi pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur berasal dari Batu Bara, meski anggaran daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat. Ia menekankan perlunya perbaikan indikator pembangunan terlebih dahulu.

Dalam keseluruhan pembicaraan, Bobby menyatakan tidak menentang pemekaran secara prinsip, namun menuntut bahwa daerah harus mampu membiayai diri sendiri sebelum memutuskan pembentukan provinsi baru. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus didasarkan pada indikator keuangan yang kuat, bukan semata-mata motivasi politik.

Perbincangan ini menyoroti perdebatan antara kebutuhan pembangunan daerah dan dinamika politik pemekaran provinsi. Keputusan akhir akan memerlukan pertimbangan matang antara potensi ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang terlibat.