BPD harus jadi penggerak daerah, bukan pengelola dana
Gambar atau konten salah?
BPD sedang diminta untuk melampaui fungsi tradisionalnya sebagai pengelola dana pemerintah daerah. Menurut Agus H. Widodo, Ketua Umum ASBANDA, lembaga keuangan ini harus menjadi penggerak ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih produktif.
"Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 April 2026.
Agus menekankan bahwa BPD memiliki keunggulan dibanding bank lain karena kedekatannya dengan pemerintah daerah dan pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi lokal. Dengan posisi ini, BPD dapat memfasilitasi aliran dana yang lebih efisien.
"BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil," tegasnya.
Dalam konteks keterbatasan fiskal, Agus menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan. Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi pinjaman daerah, tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk layanan publik, kesehatan, pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.
"Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek," jelas Agus.
Agus juga mengusulkan kepada regulator agar ada kebijakan yang lebih tepat guna memfasilitasi pembiayaan sektor publik daerah. Ia menegaskan bahwa ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya untuk menciptakan kerangka kerja yang optimal namun tetap prudent.
"Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent," tegasnya.
Untuk memperkuat peran BPD, Agus menyebut ada tiga fokus utama: penguatan tata kelola dan manajemen risiko, inovasi pembiayaan, serta pendalaman peran di ekosistem ekonomi daerah.
"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkasnya.
Dengan langkah ini, BPD diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan setiap rupiah yang berputar untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat sektor riil.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Beruat Rp 18.000, Rupiah Terdampak Kuat Pada Hari
Pedagang Valas Kaki Lima di Jalan Kwitang Terima Dolar Rusak
BGN Digeledah, Pimpinan Baru Fokus Perbaikan Tata Kelola
AS Pasang Tarif 10‑12,5% ke Barang Indonesia dan 59 Negara
IHSG Turun 4,11% di Tengah Sesi, Rupiah Menguat
Grab Tegaskan Tidak Keluar Indonesia, Tetap Komitmen Lanjut
Berita Terbaru
Lirik Lagu Timur: Rindu dan Harapan di Jarak Jauh Menyusuri
Gaji Ke-13 2026: Mulai Bayar ASN, TNI, Polri, Pensiunan
Bloom Putih Anggur: Lapisan Lilin Alami, Bukan Jamur
Surabaya Target 250 Medali Emas Porprov Jatim 2027
Hanya 8 Tim Piala Dunia 2026 Punya Pemain Lokal, 310 Luar Negeri
SPMB Jakarta 2026: Daftar Sekolah dengan Skor UTBK 2022
KAI Butuh Rp1,2 Triliun & 8.000 Petugas Perlintasan Sebidang
Dolar AS Beruat Rp 18.000, Rupiah Terdampak Kuat Pada Hari
