BPI Danantara Tunjuk Luke Thomas Mahony Direktur Utama DSI

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anangata Nusantara (Danantara) telah menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Perusahaan ini akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus mengelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

Penunjukan Thomas didasarkan pada pengalaman memimpin sejumlah perusahaan multinasional. Ia pernah menjabat sebagai direktur di PT Vale Indonesia Tbk (INCO). CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.

“Kita kan melihat banyak pertimbangan juga, ini kan lebih dari track record-nya juga dan dia kan sangat memahami juga pengamalan sebelumnya baik di perusahaan multinasional, di Vale, dan dia pun bisa bahasa Indonesia juga karena kebetulan istrinya memang orang Indonesia,” teriak Rosan Roeslani di Kompleks Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 22 Mei 2026.

Ia menambahkan bahwa Thomas memiliki latar belakang kuat di sektor perdagangan dan pertambangan. “Pengalaman trading-nya ada, mineral ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral. Jadi, dan network-nya juga baik, dan penting juga kita lihat selama ini di Danantara juga bekerjanya juga sangat-sangat baik,” ungkapnya.

DSI merupakan entitas usaha yang akan mengatur tata kelola ekspor komoditas SDA. Pembentukannya menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PP ini dibuat untuk memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik manipulasi seperti under invoicing dan transfer pricing, serta menekan pelarian devisa hasil ekspor (DHE). Melalui kebijakan ini, ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, DSI telah dibentuk oleh BPI Danantara sebagai upaya mengontrol pengawasan atas ekspor devisa SDA komoditas strategis. Ia menekankan bahwa langkah ini juga membangun validitas dan integritas data perdagangan.

“Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga nilai tukar dengan cadangan devisa yang lebih besar,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada 20 Mei 2026. Ia menyoroti dua dampak positif: kuatnya kontrol terhadap DHE yang memengaruhi stabilitas nilai tukar dan transaksi neraca pembayaran, serta optimalisasi penerimaan negara melalui pajak, bea keluar, maupun PNBP SDA.

Dengan penunjukan Thomas dan pembentukan DSI, BPI Danantara menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan ekspor sumber daya alam. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, menekan praktik manipulasi, dan memaksimalkan pendapatan negara dari komoditas strategis. Keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada sinergi antara pengalaman internasional Thomas, jaringan luasnya, dan kebijakan pemerintah yang kuat.