Bupati Klungkung: WFH Tak Mendukung Target PAD Bersama

I Made Satria, Bupati Klungkung, mengungkapkan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak mendukung pemerintahannya. Pada 10 April 2026, ia mengatakan: "Kalau bisa jujur kami mengatakan, WFH ini untuk kami yang masih mengejar target, ini tidak baik sebenarnya. Namun, karena ini adalah arahan pemerintah pusat dalam mengefisiensi energi, anggaran, dan lain-lainnya, kita akan berupaya untuk menyesuaikan,".

Ia menambahkan bahwa arahan pusat bertujuan efisiensi energi dan anggaran, namun bagi daerah yang masih mengejar target pendapatan asli daerah (PAD), WFH dianggap menghambat. "Ini yang perlu kami lakukan penyesuaian juga. Ketika ingin mengerjar target untuk bisa mengoptimalkan sumber pendapatan kami yang masih kecil ini, kalau kami lagi dikurangi masa kerjanya, kami bisa ketinggalan jauh nantinya,".

Satria menjelaskan bahwa penerapan WFH memerlukan banyak penyesuaian, khususnya bagi unit yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Klungkung tengah sibuk mengoptimalkan sumber PAD. Ia menyatakan, "Belum kami memikirkan sampai ke sana, tetapi bisa saja. Ketika kami lakukan di hari pertama, kita akan lihat persoalannya di mana. Dari sana kita bisa lakukan perbaikan-perbaikan ke depannya,".

Ia juga menyebutkan alternatif penghematan bahan bakar, seperti mengajak ASN menggunakan sepeda atau berjalan kaki ke kantor. Wilayah Klungkung kecil, sehingga jarak rumah pegawai ke kantor biasanya dekat. "Belum kami memikirkan sampai ke sana, tetapi bisa saja..." ia sampaikan secara terbuka.

Di lapangan, masih banyak pegawai yang masuk ke kantor. Di DPRD Klungkung, beberapa staf sekretariat terlihat hadir untuk rapat paripurna. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH belum diterapkan secara merata di semua unit.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klungkung, AA Istri Alit Pramawati, menjelaskan bahwa ASN yang bekerja dari rumah harus memaksimalkan penggunaan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Ia menekankan bahwa rapat, bimbingan teknis, seminar, diklat, dan pertemuan lainnya harus dilakukan secara daring atau hybrid. "ASN juga diwajibkan responsif terhadap komunikasi baik melalui media komunikasi WhatsApp, telepon, maupun aplikasi kantor virtual," jelasnya.

Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Bali mengimbau ASN memakai transportasi umum (transum) atau kendaraan listrik saat masuk kantor. Hal ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN. Circular ini bersifat imbauan, bukan kewajiban, sehingga pegawai dapat menyesuaikan kondisi masing‑masing.

I Kadek Mudarta, Kepala Dinas Perhubungan Bali, menjelaskan bahwa pegawai yang memiliki kendaraan listrik dapat menggunakannya ketika berangkat ke kantor. Ia menambahkan, "Jadi pegawai-pegawai itu tentu melihat kemungkinan mereka menggunakan transportasi umum, yang sudah memiliki kendaraan listrik pasti mereka menyesuaikan,". Mudarta menegaskan bahwa circular tersebut hanya dorongan, bukan paksaan, dan pegawai yang tinggal di jalur transportasi umum dapat memanfaatkan layanan tersebut.

Ia juga berbagi contoh pribadi, mengatakan bahwa ia baru saja berlibur ke Sanur bersama keluarga menggunakan bus Trans Metro Dewata. "Kami juga harapkan teman‑teman Dishub melopori itu," katanya, berharap rekan-rekan di Dinas Perhubungan dapat mengikuti contoh tersebut.

Secara keseluruhan, situasi menunjukkan keseimbangan antara arahan pusat untuk efisiensi energi dan realitas daerah dalam mencapai target PAD. Meskipun WFH dianjurkan, pemerintah daerah tetap berhati-hati, mencari penyesuaian praktis dan alternatif lain agar tetap dapat memenuhi target pendapatan. Penekanan pada platform digital, transportasi publik, dan mobilitas listrik mencerminkan upaya menuju praktik berkelanjutan, meski harus menyesuaikan dengan kebutuhan layanan publik dan tujuan fiskal.