Bupati Merangin Dukung SAD: Listrik, Pendidikan, Budidaya Ikan

Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin mengajak warga Suku Anak Dalam (SAD) untuk mengubah cara hidupnya. Program ini meliputi bantuan ekonomi produktif, penyediaan listrik, dan dukungan pendidikan. Bupati Merangin, M Syukur, menegaskan bahwa masyarakat SAD harus berhenti bergantung pada hasil hutan dan aktivitas ilegal agar masa depan lebih cerah.

Pesan itu disampaikan saat Bupati menyalurkan keramba jaring apung, jaringan listrik gratis, dan bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di kawasan Dam Betuk, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, pada Senin, 18 Mei 2026. M Syukur menekankan bahwa bantuan bukan sekadar program sosial, melainkan upaya membuka sumber ekonomi baru bagi warga SAD. “Bantuan yang diberikan pemerintah bukan sekadar program sosial, melainkan upaya membuka sumber ekonomi baru bagi warga SAD agar memiliki penghasilan tetap dan keterampilan produktif.”

Ia menambahkan, “Dam Betuk ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan warga SAD. Sekarang fasilitasnya sudah ada, tinggal bagaimana dijaga dan dimanfaatkan.” Pemerintah berencana memperluas bantuan bila program budidaya ikan melalui keramba jaring apung berjalan sukses dan memberi dampak ekonomi. “Kalau berhasil akan kita tambah lagi. Tapi kalau disia-siakan, pemerintah akan mengambil alih kembali,” ujar Syukur.

Keramba jaring apung ini didukung oleh Kementerian Sosial dan disesuaikan untuk warga SAD di sekitar Dam Betuk. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan dinas perikanan untuk memberikan pendampingan teknis budidaya ikan secara berkala. Hasilnya diharapkan dapat mengubah pola mata pencaharian warga SAD sehingga tidak lagi bergantung pada hasil hutan. “Harapannya warga SAD punya keahlian baru dan bisa meningkatkan penghasilan harian mereka,” ujarnya.

Selain bantuan ekonomi produktif, pemerintah menyalurkan bantuan PKH Triwulan II sekitar Rp 7 miliar untuk 11 ribu penerima manfaat di Kabupaten Merangin. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada anak SAD yang putus sekolah karena masalah biaya atau perlengkapan belajar. “Anak-anak harus sekolah. Tidak ada baju, tas, atau sepatu, pemerintah yang siapkan,” ujar Syukur.

Untuk pendidikan, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan sekolah rakyat berasrama dengan anggaran sekitar Rp 300 miliar. Semua kebutuhan pendidikan, makan, dan tempat tinggal akan ditanggung negara, sehingga anak-anak SAD memiliki kesempatan untuk berkembang. “Siapa tahu 20 atau 30 tahun lagi yang jadi Bupati Merangin adalah anak SAD. Tapi syaratnya harus sekolah dan kuliah,” jelasnya.

Selain fokus pada ekonomi dan pendidikan, Pemkab Merangin juga berjanji akan memperbaiki akses jalan menuju Dam Betuk. Hal ini bertujuan mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menghidupkan kembali potensi wisata di daerah tersebut. Bupati juga menyoroti aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang masih terjadi di beberapa wilayah. Ia meminta warga SAD tidak lagi terlibat aktivitas ilegal atau dimanfaatkan pihak tertentu sebagai tameng hukum. “Kita tidak boleh main kucing-kucingan lagi. Begitu aparat masuk, PETI hilang, setelah keluar datang lagi. Semua hukum berlaku sama,” kata Syukur.

Program ini menandai langkah konkret pemerintah Merangin untuk mengurangi ketergantungan SAD pada sumber daya alam tradisional. Dengan dukungan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, harapannya masyarakat SAD dapat membangun masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan.