Bupati Sukabumi Tegaskan Disiplin WFH dan Pendapatan Daerah

Bupati Sukabumi Asep Japar memimpin rapat dinas di Aula Sekretariat Daerah pada 21 April 2026. Dalam suasana yang tegas, ia menekankan pentingnya disiplin pegawai, khususnya yang menjalankan Work From Home (WFH). Ia menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak boleh disalahgunakan untuk urusan pribadi.

“WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat, apalagi sampai di luar kota,” tegas Asep Japar. Ia menuntut agar pegawai tetap hadir di lokasi kerja atau setidaknya dapat dihubungi secara real‑time.

Selain disiplin, bupati menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Ia menyambut baik kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan tanpa memerlukan KTP pemilik lama. Bupati menekankan bahwa pajak yang masuk langsung ke kas daerah akan meningkatkan daya guna anggaran.

“Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita perlu jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan sadar membayar pajak,” ujarnya. Ia mengumumkan rencana operasi gabungan dan layanan pembayaran pajak langsung di wilayah masing-masing, agar warga dapat melunasi kewajiban pajak di tempat terdekat.

Wakil Bupati Sukabumi Andreas turut hadir dan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menekankan kerja sama antarinstansi sebagai kunci pembangunan daerah. Selain itu, ia menyoroti peran UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung agenda Indonesia Emas 2045.

“Kerja sama yang solid antarinstansi menjadi kunci. Kita harus saling membantu dan memperkuat satu sama lain,” kata Andreas. Ia mengajak pelaku usaha kecil untuk masuk ke rantai pasok kebutuhan program MBG, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan nasional.

Isu pelayanan dasar juga menjadi sorotan rapat. Seluruh jajaran, mulai dari kepala perangkat daerah hingga camat, diminta berkomitmen penuh dalam penanganan stunting. Targetnya menekan angka stunting di bawah 5 persen dengan meningkatkan kualitas lingkungan dan layanan kesehatan.

Di akhir forum, bupati dan wakil bupati menyerahkan penghargaan atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi serta sertifikat akreditasi laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sebagai simbol komitmen peningkatan layanan publik.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Sukabumi berupaya menjaga disiplin pegawai, memaksimalkan pendapatan daerah, memperkuat sinergi antarinstansi, dan menekan stunting. Semua inisiatif diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warga Sukabumi.