Buruh Jawa Timur: Perjuangan Upah Menjadi Isu Politik

Jawa Timur dikenal sebagai kawasan industri terbesar kedua di Indonesia setelah wilayah Jabodetabek. Di provinsi ini terdapat beberapa kabupaten dan kota yang menjadi pusat industri, seperti Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Jombang. Daerah-daerah tersebut dipilih karena akses mudah ke Surabaya, ibu kota provinsi, sehingga menjadi jantung penghasilan bagi wilayah ini.

Jumlah wilayah industri di Jawa Timur cukup banyak, sehingga masalah perburuhan pun sering muncul. Pemogokan buruh sering terjadi, silih berganti antar generasi. Untuk memahami latar belakangnya, pertama kita lihat sebaran kompleks perindustriannya.

Terdapat tiga kawasan industri utama di Jawa Timur: Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Pasuruan Industrial Estate Rungkut (PIER), dan Ngoro Industrial Persada (NIP). Ketiganya memiliki karakteristik berbeda, namun SIER paling dikenal karena keberadaan beberapa pabrik besar seperti Sampoerna, Indofood, Toshiba, dan merek-merek ternama lainnya.

SIER menempatkan banyak tenaga kerja di area yang cukup terpencil dan jauh dari pusat keramaian. Akibatnya, mobilitas buruh dengan dunia luar sangat terbatas, sementara mereka harus sering berpindah tempat kerja. Kondisi ini menambah tingkat stres di kalangan pekerja.

Sejarah pergerakan buruh di Jawa Timur dapat dilihat melalui data pemogokan yang meningkat drastis pada pertengahan 1990-an. Menurut buku Gerakan Buruh Indonesia karya Yudhi Rachman, pada tahun 1994 tercatat 314 aksi pemogokan. Angka ini naik menjadi 428 pada 1995, 559 pada 1996, 607 pada 1997, dan mencapai puncak 788 pada 1998.

Lebih dari 60% pemogokan tersebut dipicu oleh masalah Upah Minimum Regional (UMR). Data ini menunjukkan ketegangan antara pekerja dan manajemen terkait hak-hak ekonomi dasar.

Gerakan buruh mulai memasuki fase yang sering disebut masa keemasan sejak tahun 1996. Pada periode ini, kelompok mahasiswa, khususnya Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), mulai aktif melakukan advokasi bagi buruh. Aksi-aksi mereka biasanya dipusatkan di kawasan industri seperti Tanjungsari, Waru, Margomulyo, hingga Driyorejo di Gresik.

SMID, yang mayoritas anggotanya adalah mahasiswa, berani menentang rezim otoriter pada saat itu. Mereka menaruh risiko tinggi, termasuk penangkapan dan penjara, demi memperjuangkan hak buruh. Salah satu tokoh yang dikenal luas adalah Dita Indah Sari bersama rekan-rekannya. Melalui advokasi tersebut, kesadaran buruh mulai tumbuh, meskipun masih pada tahap awal.

Dengan dukungan SMID, tuntutan buruh tidak hanya terbatas pada kesejahteraan ekonomi. Mereka juga menuntut perubahan struktural, seperti pembubaran dwifungsi ABRI dan pencabutan paket undang-undang politik. Hal ini menandai pergeseran gerakan buruh dari sekadar isu ekonomi menjadi isu politik.

Salah satu aksi besar yang menonjol terjadi pada demonstrasi buruh PT Maspion. Ratusan buruh melakukan konvoi menggunakan sepeda motor dan truk menuju Surabaya. Aksi tersebut sempat dihadang di kawasan Bundaran Waru, yang mengakibatkan kemacetan total di pintu masuk kota dari arah selatan.

Masuk ke awal 2000-an, gerakan buruh semakin berkembang dengan membawa isu-isu yang lebih luas, termasuk penolakan terhadap privatisasi dan dampak globalisasi. Pada 7 Januari 2002, sekitar 3.000 buruh PT Perkebunan Nusantara XII melakukan demonstrasi di gedung DPRD Jember. Aksi ini dipicu oleh rencana perubahan status perusahaan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU).

Sehari setelahnya, ribuan buruh PT Semen Gresik dari Gresik dan Tuban menggelar aksi mogok kerja. Mereka menolak rencana penjualan perusahaan kepada Cemex. Gelombang aksi juga melibatkan petani tebu dan pekerja perkebunan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menuntut pemerintah membatasi impor gula yang dianggap merugikan produksi dalam negeri. Salah satu slogan yang mencerminkan keresahan tersebut adalah, "Gula Nasional Hancur Karena Raw Sugar Dikonsumsi!"

Secara umum, gerakan buruh di Jawa Timur menunjukkan perkembangan dari fokus awal pada tuntutan ekonomi menuju gerakan yang lebih politis dan struktural. Kesadaran kolektif ini tidak hanya dipicu oleh kondisi kerja, tetapi juga oleh dampak kebijakan negara dan arus globalisasi.

Ketegangan ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an turut memperkuat dinamika ini. Rakyat, termasuk buruh, sering kali menjadi pihak yang harus menanggung beban paling besar. Dari situ, gerakan buruh berkembang menjadi bagian dari gerakan sosial yang lebih luas dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Banyak dari tuntutan tersebut hingga saat ini masih dirasakan dampaknya.

Gerakan buruh Jawa Timur, yang bermula dari ketegangan di lapangan kerja, kini telah menjadi bagian penting dari sejarah sosial provinsi. Pergerakan ini tidak hanya menuntut hak-hak ekonomi, tetapi juga menuntut perubahan struktural dan politik. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika masyarakat yang semakin sadar akan hak dan peran mereka dalam pembangunan negara.