Delhi Umumkan Kebijakan Kendaraan Listrik 5 Tahun 2026-2030

Pemerintah Delhi, India, baru saja mengumumkan draf awal Kebijakan Kendaraan Listrik (EV) 2026-2030. Kebijakan ini menargetkan periode lima tahun, bukan satu tahun saja. Tujuannya memberi sinyal stabil bagi investor dan memacu adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Menurut Agus Purwadi, pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung, investasi tidak pernah bersifat jangka pendek. “Investasi tidak pernah bicara soal short term. Jadi kalau untuk meyakinkan investor, policy itu harus dibaca secara clear. Jangan setiap tahun berubah, setiap tahun berubah,” ujarnya saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat.

Agus menekankan bahwa kebijakan di Indonesia sering berubah tiap tahun. “Kalau untuk investasi memang kebijakannya harus (berjangka) lima tahun, itu pun minimal. Tapi insentifnya (diberikan) ke industri, harus ekosistemnya. Semua, biar tumbuh. Jadi yang belum tumbuh, ditumbuhin,” tambahnya.

Di India, motor listrik menjadi penerima utama subsidi. Pada tahun pertama pelaksanaan, konsumen dapat menerima subsidi hingga 30 ribu rupee (sekitar Rp 6 juta) tergantung kapasitas baterai. Nilai ini akan turun pada tahun kedua dan ketiga. Selain itu, ada bonus 10 ribu rupee bagi yang menukar motor bensin lama (BS4 atau lebih tua) dengan motor listrik. Registrasi motor bensin akan dihentikan secara bertahap.

Mobil listrik tidak mendapatkan subsidi langsung. Namun, pemerintah memberikan pembebasan pajak jalan dan biaya registrasi untuk mobil listrik dengan harga di bawah Rs 30 lakh (sekitar Rp 550 juta). Ini memberi insentif tidak langsung namun signifikan bagi pembeli mobil listrik.

Vektor kendaraan hybrid juga mendapat perhatian. Pemerintah menurunkan pajak jalan dan biaya registrasi sebesar 50 persen, meskipun tidak ada insentif scrappage. Beberapa model, seperti Toyota Innova HyCross dan Urban Cruiser HyRyder, berpotensi meraih manfaat ini.

Agus menilai pasar mobil listrik di India dan Indonesia berbeda. Di Indonesia, pangsa pasar kendaraan listrik sudah tinggi, sehingga pemerintah sebaiknya menyubsidi industri roda empat secara umum. “Di Indonesia, market share kendaraan tersebut sudah tinggi. Sehingga, yang harus disubsidi pemerintah adalah industri roda empat secara umum,” jelasnya.

Dengan kebijakan jangka panjang, Delhi berharap dapat menciptakan ekosistem yang tumbuh. Insentif yang konsisten dan terukur akan memudahkan produsen, pemasok, dan konsumen dalam beradaptasi. Di sisi lain, Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya kebijakan yang tidak berubah-ubah untuk menarik investasi.