Demonstran Besitang Roboh Pagar Bupati, Kritik Bantuan Banjir

Di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, warga mengekspresikan ketidakpuasan mereka atas bantuan pascabanjir yang dianggap tidak merata. Pada Senin, 20 April 2026, demonstran menurunkan pagar kantor Bupati Langkat yang dijaga oleh petugas Satpol PP, menandai ketegangan yang muncul di pusat pemerintahan.

Video yang beredar menunjukkan warga dengan semangat menekan pagar. Satpol PP berusaha menahan gerakan, namun warga berhasil merobohkan pagar tersebut. Sebuah unggahan di media sosial menuliskan: "Warga Besitang robohkan pagar Kantor Bupati Langkat, protes bantuan banjir tidak merata," demikian tertulis dalam unggahan itu.

Menjelaskan latar belakang protes, Sekretaris Daerah Langkat Amril menyatakan bahwa demonstrasi berkaitan dengan bantuan dari Kementerian Sosial. Ia menambahkan: "Masyarakat kita demo terkait bantuan-bantuan pascabanjir, mereka merasa berhak untuk mendapatkan, mereka kan merasa hari ini ada bantuan dari Kementerian Sosial terkait jatah hidup, terus ada juga bantuan stimulan ekonomi, ada juga bantuan uang untuk isi hunian, hari ini itu yang ada disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui Kantor Pos," kata Amril saat dihubungi, Senin, 20 April 2026.

Amril menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat hanya pernah diminta membuat data kerusakan rumah untuk memperoleh bantuan, dan tidak pernah mengirim data tentang tiga jenis bantuan tersebut. Ia menduga data yang digunakan oleh Kementerian Sosial saat ini berasal dari data kerusakan rumah yang dikirim ke Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Pulau Sumatera. Ia berkata: "Kami lihat kalau itu data rumah-rumah yang rusak, kami kan sudah pernah mendata rumah rusak ringan, sedang, dan berat, kita sudah ada datanya dan sudah kita SK kan dan kirim ke pemerintah pusat, sepertinya data itu juga dipakai Kementerian Sosial untuk menyalurkan 3 hal tadi," jelasnya.

Amril menegaskan bahwa mereka belum menerima perintah untuk data seperti yang diminta masyarakat, karena tidak ada data lain selain data kerusakan rumah. Ia menyatakan: "Kita belum mendapatkan perintah untuk data seperti yang dituntutkan masyarakat, karena kita nggak ada data lain yang kita kirim (selain data kerusakan rumah)," imbuhnya.

Menanggapi ketidakpuasan warga, Amril menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Langkat akan meneliti cara agar warga yang melakukan demonstrasi dapat memperoleh bantuan tersebut. Ia menuturkan: "Jadi hari ini masyarakat merasa memang mereka rumahnya tidak rusak, cuma kan terkait 3 hal ini mereka terdampak, jadi itulah mereka minta keadilan terkait itu, kita Pemerintah Kabupaten Langkat pasti berpihak kepada masyarakat, kita akan lihat celahnya mana yang bisa mengakomodir itu," ujarnya.

Di sisi lain, Bupati Langkat Syah Afandin mengaku belum mengetahui detail tuntunan yang diajukan. Ia baru saja tiba di Bandara Kualanamu dan langsung menuju kantor untuk menemui masyarakat. Ia menyatakan: "Saya baru nyampe bandara dari Jakarta, ini mau langsung ke Kantor Bupati untuk menemui masyarakat," sebut Syah Afandin.

Kabupaten Langkat termasuk daerah yang terdampak pada November 2025, ketika banjir melanda beberapa wilayah dan menimbulkan korban jiwa. Situasi ini menambah tekanan pada pemerintah daerah untuk memastikan distribusi bantuan yang adil dan transparan.

Secara keseluruhan, demonstrasi ini menyoroti ketidakpuasan warga terhadap alokasi bantuan pascabanjir. Pemerintah daerah berjanji akan meninjau data dan prosedur distribusi bantuan, sementara Bupati Langkat menunjukkan kesiapan untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Situasi ini mencerminkan tantangan dalam manajemen bantuan bencana di daerah yang sering terkena banjir.