Denpasar LKPJ 2025: IPM 85,63% dan Pertumbuhan 6,11%

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di rapat paripurna DPRD Kota Denpasar pada 25 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, ia menjelaskan capaian program, permasalahan yang dihadapi, langkah penanganan, serta pelaksanaan kebijakan strategis dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.

Jaya Negara menyebutkan beberapa indikator makro yang menunjukkan peningkatan pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar tercatat mencapai 85,63 %. “Capaian IPM Kota Denpasar tahun 2025 sebesar 85,63 % dan tercatat menduduki peringkat tertinggi di Provinsi Bali,” ujar Jaya Negara, Rabu (25 Maret 2026) melalui siaran pers.

Di bidang ekonomi, pertumbuhan kota sebesar 6,11 %. Tingkat pengangguran turun dari 2,11 % pada 2024 menjadi 1,41 % pada 2025. Angka kemiskinan juga menurun dari 2,59 % menjadi 2,16 %.

Di sektor kesehatan, harapan hidup meningkat dari 75,80 tahun pada 2024 menjadi 76,49 tahun pada 2025. Pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat juga mengalami peningkatan.

Dari sisi keuangan daerah, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3,38 triliun dan terealisasi Rp 3,56 triliun atau 105,13 %. Belanja daerah direncanakan Rp 4,08 triliun dengan realisasi Rp 3,61 triliun atau 88,48 %. Untuk pembiayaan daerah, penerimaan ditargetkan Rp 757,55 miliar dan terealisasi seluruhnya. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 58,5 miliar juga terserap sesuai rencana.

Jaya Negara berharap masukan, kritik, dan saran dari DPRD Kota Denpasar dapat menyempurnakan LKPJ TA 2025. “Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama dalam membangun Kota Denpasar dengan prinsip transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, laporan menunjukkan peningkatan signifikan pada pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keuangan daerah. Pencapaian IPM tertinggi di Bali, pertumbuhan ekonomi positif, serta realisasi pendapatan melebihi target menandakan kemajuan. Namun, belanja masih di bawah rencana, menandakan potensi penghematan atau penyesuaian kebijakan di masa mendatang.