DLH Sukabumi Siap Kurangi Ritase Sampah Pas BBM Terbatas

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi sedang menyiapkan strategi menghadapi keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) di tengah pembicaraan pembatasan BBM nasional. Salah satu konsekuensinya adalah ritase pengangkutan sampah harus dikurangi agar operasional tetap berjalan.

“Kalau pembatasan mungkin tidak dikatakan pembatasan, karena pelayanan tidak boleh dikurangi. Tapi karena efisiensi, pagu kami berkurang cukup jauh, jadi harus mengatur prioritas,” kata Kepala DLH, Reni Rosyida Muthmainnah, saat dihubungi pada Rabu, 01 April 2026.

Reni menjelaskan bahwa total anggaran DLH sekitar Rp32 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, Rp22 miliar dialokasikan untuk gaji pegawai. Anggaran yang tersisa, kurang dari Rp10 miliar, harus menanggung kebutuhan operasional, termasuk BBM untuk truk sampah dan alat berat.

Dengan kondisi tersebut, DLH harus menghemat, salah satunya dengan menurunkan frekuensi pengangkutan sampah. Produksi sampah di Kota Sukabumi, per 01 Februari 2026, mencapai sekitar 185 hingga 190 ton per hari. “Selama ini pembatasan paling terasa itu mengurangi volume. Misalnya biasanya dua sampai tiga kali angkut, sekarang jadi satu kali sehari,” ungkap Reni.

DLH mengoperasikan 34 unit truk sampah, meski beberapa masih dalam kondisi rusak, serta empat unit alat berat yang konsumsi BBM cukup besar. Untuk operasional, truk menggunakan pertalite, sementara alat berat menggunakan Pertamina Dex yang dinilai lebih mahal. “Yang berat itu kalau harga BBM naik, terutama untuk alat berat,” tambahnya.

Sebagai langkah antisipasi, DLH telah mengajukan tambahan anggaran melalui skema parsial ke Bappeda. Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah kota menambah dua unit truk sampah. “Kalau armada ditambah, otomatis BBM, operasional, SDM, dan kru juga harus ditambah. Tidak bisa hanya sarananya saja,” jelas Reni.

DLH juga mulai mendorong kolaborasi lintas daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, pengangkutan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada DLH. “Kalau ini kolaborasi, misalnya dengan kabupaten sekitar atau masyarakat mengurangi sampah, pasti akan lebih ringan,” ujarnya.

DLH menyiapkan berbagai skenario jika kebijakan pembatasan BBM benar-benar diterapkan, termasuk pengaturan ulang rute dan jadwal pengangkutan. “Kalau itu terjadi, kita harus atur strategi penghematan. Memang berat, tapi tetap harus disiasati agar pelayanan tidak terganggu,” pungkasnya.

Situasi ini menegaskan bahwa meski belum ada kebijakan resmi, DLH Sukabumi sudah mempersiapkan diri untuk mengelola sumber daya terbatas sambil tetap menjaga layanan publik. Dengan anggaran terbatas, pengurangan ritase menjadi salah satu cara pragmatis untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional dan efisiensi biaya.