DPRD Bali Potong Anggaran Perjalanan Dinas 10%, Rp 21 Miliar

DPRD Bali mengumumkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan bahan bakar sebesar 10 persen, atau sekitar Rp 21 miliar, pada 06 April 2026. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, Ketut Nayaka, menyampaikan keputusan tersebut di kantor DPRD Bali.

“Ya kalau arahannya sih perjalanan dinas, kemudian makan‑minum, BBM gitu, 10 persenan. Nominalnya kalau tidak salah sekitar Rp 21 miliar lebih. Ya sudah dipatok sekian,” kata Nayaka.

Menurut Nayaka, potongan anggaran perjalanan dinas mencakup perjalanan ke luar negeri. Pemangkasan ini dimaksudkan sebagai kebijakan efisiensi yang harus diterapkan di setiap OPD.

Selain itu, DPRD Bali menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Nayaka menjelaskan bahwa, sesuai edaran yang diterimanya, hanya pejabat eselon dua yang harus hadir di kantor, disertai beberapa pejabat eselon tiga yang memang perlu.

“Kalau tidak mendesak kita saja eselon duanya, sekwannya saja sama sekpri,” imbuhnya.

Nayaka menambahkan akan ada mekanisme absensi melalui aplikasi untuk ASN yang bekerja dari rumah. Semua tugas akan dilakukan secara virtual tanpa berkas fisik.

Seluruh upaya efisiensi anggaran sudah diatur dalam APBD Induk 2026. Fokus anggaran akan diarahkan pada kebutuhan mendesak, seperti perbaikan sarana rusak, pemulihan fungsi hutan mangrove, sedimentasi, dan perbaikan jalan.

Dengan langkah-langkah ini, DPRD Bali berharap dapat menekan pengeluaran sekaligus memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam rangka pelayanan publik yang lebih efisien.